close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Rapat monitoring dan evaluasi (Monev) audit kasus stunting di Papua. Dok: BKKBN

Evaluasi dan audit kasus stunting di Papua terkendala

Para bidan melakukan pemantauan dari tiga puskesmas.
swipe

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua mengalami kesulitan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) audit kasus stunting di Bumi Cendrawasih. Kesulitan itu terasa karena data yang dimiliki sebagai bahan evaluasi sangat minim.

Tim Pakar dari sekretariat Percepatan Penurunan Stunting (PPS), Haryati Wijaya mengatakan, para bidan beralasan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), situasi, dan kondisi alam maupun keamanan menjadi hambatan dalam mengumpulkan data. Sementara, para bidan melakukan pemantauan dari tiga puskesmas.

“Kami sampaikan bahwa karena datanya minim (di kertas kerja), saya kesulitan melakukan audit. Misalnya saja untuk jumlah anak, banyak yang tidak diisi, padahal ini pertimbangan yang penting untuk melihat latar belakang keluarga tersebut” kata Haryati dalam keterangan, Jumat (18/11).

Sejalan, dokter spesialis anak dari RSUD Merauke Hans menyebut, dirinya tidak bisa memberikan kesimpulan tentang kasus stunting dari kertas kerja. Apalagi, di kertas kerja yang dikumpulkan, banyaknya data kosong atau tidak diisi.

“Sebagai contoh identitas orang tua yang penting menurut saya malah tidak diisi, tinggi badan ayah dan ibu tidak diisi padahal penting untuk mengukur kemungkinan genetik atau bukan, untuk paparan asap rokok juga tidak diisi, riwayat penyakit juga banyak yang tidak diisi," ujar Hans.

Hans menyarankan, untuk mengisi atau melengkapi isian pada kertas kerja secara lengkap, kunjungan pasien ke poliklinik untuk ditimbang dan diukur ulang, serta beberapa rencana lanjutan.

Sementara itu, bidan Sutrisyanti dari Puskesmas Samkai menyampaikan, hal ini terjadi karena data tidak diambil secara langsung dan tidak adanya koordinasi.

“Karena pengambilan data tidak diisi secara langsung atau hanya ambil data saja. Hal ini karena koordinasi tidak ada, kalau ada kerja sama tidak akan tidak lengkap kertas kerjanya,” ucap Sutrisyanti.

Menanggapi kejadian ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke Nevillle Muskita menyampaikan, adanya reformasi di dalam tim teknis Audit Kasus Stunting ini.

Koordinator program manager Satgas Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Papua Muh. Sodiq menyatakan, adanya upaya lebih dalam melakukan AKS ini. Paling lambat dua minggu dari pertemuan ini, pihaknya melengkapi kertas kerjanya begitu juga dengan rencana tindak lanjut yang telah diisi.

“Sehingga nanti ada pertemuan yang bisa betul-betul membahas temuan kasus risiko stunting,” ucapnya.

Evaluasi dan audit kasus stunting di Papua terkendala
Jumat, 18 November 2022 17:25
Artikel ditulis oleh
img
Immanuel Christian
Reporter
img
Ayu mumpuni
Editor
Bagikan :
×
cari
bagikan