sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Firli ancam tuntut berat koruptor bansos Covid-19

Pemerintah menganggarkan Rp700,2 triliun untuk penanganan dan dampak Covid-19 di Indonesia.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 25 Jul 2020 15:31 WIB
Firli ancam tuntut berat koruptor bansos Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 257388
Dirawat 58788
Meninggal 9977
Sembuh 187958

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, sesumbar, bakal menindak tegas pelaku rasuah bantuan sosial (bansos) saat pandemi coronavirus baru (Covid-19). Pelaku diklaim akan dituntut hukuman berat.

"KPK selalu mengingatkan dalam fungsi pencegahannya, untuk jangan coba-coba melakukan korupsi, terlebih untuk dana penanganan pandemi Covid-19, karena KPK akan menuntut berat pelaku korupsinya," tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/7). Pemerintah menganggarkan Rp700,2 triliun untuk penanganan dan dampak Covid-19 di Indonesia.

Dirinya melanjutkan, upaya pencegahan bakal diutamakan melalui koordinasi dengan sejumlah instansi karena korupsi berpotensi naik saat pengadaan barang/jasa, penerbitan izin, dan tahun politik.

Langkah lainnya, mengedepankan pendidikan, pencegahan, dan penindakan agar masyarakat takut melakukan korupsi sekaligus meningkatkan kesadaran hukum. Kilahnya, operasi tangkap tangan (OTT) tidak menimbulkan efek jera. 

Di sisi lain, Firli mengapresiasi Bangka Belitung (Babel) lantaran menjadi salah satu provinsi terbaik dalam penanganan Covid-19. Baginya, pandemi bukanlah bencana biasa karena melanda 216 negara di dunia.

Dia lantas menceritakan masa kecilnya di suatu kampung–sekitar enam jam dari Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel)–dan kini memimpin komisi antirasuah. Karenanya, Firli meminta banyak pihak tidak mengabaikan dan mengerdilkan anak yang terlahir di pelosok.

"Kita tidak tahu beberapa tahun kemudian bisa saja dari Bangka Belitung tampil pemimpin-pemimpin nasional," jelasnya.

Firli pun meminta kepada kepala daerah, aparatur sipil negara (ASN), swasta, hingga pemangku kepentingan agar berupaya maksimal menangani pandemi. Alasannya, berdampak luar biasa terhadap kehidupan, seperti iklim bisnis berantakan hingga mengancam keselamatan banyak orang.

Sponsored

"KPK berkeliling Indonesia saat ini untuk berpesan kepada masyarakat kita. Dalam kondisi saat ini, kita semua harus menanggung bersama, share the pain, bahwa kita semua terdampak pandemi," tutupnya.

Berita Lainnya
×
img