Gaduh Bipang Ambawang, Jokowi disarankan akui kesalahan dan minta maaf

Pengamat komunikasi Jamiluddin Ritonga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi tim komunikasi Istana terkait penyebutan Babi Panggang (Bipang) Ambawang selama aturan pelarangan mudik. Jamiluddin menilai kegaduhan soal Bipang Ambawang seharusnya tidak perlu terjadi bila tim komunikasi Jokowi sangat selektif dan korektif terhadap semua hal yang keluar dari Istana.

"Mereka harus mempertimbangkan secara komprehensif dan integratif dari setiap kebijakan yang diambil Presiden Jokowi," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Senin (10/5).

Jamiluddin mengatakan, hal yang sama juga berlaku pada pidato dan pernyataan presiden yang ditujukan untuk konsumsi publik. Semuanya harus diseleksi sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.

Menurutnya, promosi Bipang Ambawang sangat tidak sesuai disampaikan saat Ramadan, bahkan dinilai sangat mengabaikan empati terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. "Karena itu, wajar kalau akhirnya munculnya reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai pesan promosi seperti itu tidak toleran terhadap umat Islam," ujar Jamiluddin.

Meski ada upaya pelurusan atas apa yang disampaikan Jokowi, namun menurut Jamiluddin, hal itu tetap saja tidak menolong. Justru hal itu dinilai masyarakat hanya sebuah pembenaran.

"Kalau pembenaran semacam itu terus dilakukan, dikhawatirkan akan memunculkan masyarakat lebih luas. Di sini perlu kebesaran jiwa Presiden Jokowi mengakui kesalahan dengan meminta maaf kepada umat Islam," katanya.

Jamiluddin menambahkan, jika presiden melakukan blunder dalam kebijakan dan pernyataan, maka dapat diduga tim komunikasi Istana tidak bekerja maksimal. Tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda sendiri di luar agenda presiden.

Dalam komunikasi politik, kata dia, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dalam setiap ketidakpastian akan memunculkan kebingungan di tengah masyarakat.

"Dalam situasi demikian akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Padahal kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai prasyarat dipatuhinya suatu kebijakan dan diikutinya pernyataan pimpinan," katanya.

"Kalau masyarakat sudah tidak percaya, dikhawatirkan kepatuhan masyarakat pada presiden akan turun drastis.  Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya," pungkasnya.