Nasional / Telisik

Gatot Tarunamihardja, kisah Jaksa Agung penjagal koruptor

Gatot Tarunamihardja menjadi pemberantas korupsi pertama yang pernah mendapatkan ancaman pembunuhan.

Gatot Tarunamihardja, kisah Jaksa Agung penjagal koruptor
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika membuka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Selasa (4/12). /Antara Foto.

Mengemban tugas sebagai penegak hukum kasus korupsi, bukanlah perkara enteng. Kriminalisasi hingga ancaman pembunuhan menghantui para pemberantas korupsi di negeri ini.

Publik tentu masih sangat ingat, pada 11 April 2017 terjadi penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Saat itu, dalam perjalanan pulang dari masjid usai salat subuh, dia diserang oleh dua laki-laki berboncengan sepeda motor, dengan menyiramkan air keras ke arah wajah.

Penyiraman air keras itu menyebabkan mata kiri Novel rusak. Hingga kini, siapa dalang di balik kasus penyerangan itu belum ada titik terang.

Menyelidiki korupsi tentara 

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, ada nama Gatot Tarunamihardja, yang berani melawan arus membongkar skandal korupsi sejumlah perwira Angkatan Darat.

Gatot merupakan Jaksa Agung pertama Indonesia. Jabatan pertama sebagai Jaksa Agung dia emban pada Agustus 1945 hingga Oktober 1945.

Menggantikan R. Soeprapto, Gatot menduduki posisi itu lagi pada 1 April 1959. Menurut Daniel S. Liev dalam tulisan “The Politics of Judicial Development in Indonesia” di buku kumpulan esainya Legal Evolution and Political Authority in Indonesia, sebelumnya Gatot adalah seorang pejabat di Departemen Kehakiman.

Liev mengemukakan, Gatot merupakan tokoh yang dihormati, karena pengetahuan hukum dan kejujurannya. Namun, dalam hal politik, dia kurang lihai.

Setelah ditunjuk sebagai Jaksa Agung, Gatot langsung memberikan kejutan—yang tak sembarangan penegak hukum berani melakukannya.

Harian Pos Indonesia edisi 21 September 1959, dari pernyataan Direktur Kabinet Presiden Tamzil menyebut, pada 23 Agustus 1959 Gatot diizinkan mengadakan penyelidikan kembali terhadap kasus barter (penyelundupan) impor dagang di Tanjung Priok. Sebab, terdapat petunjuk ada usaha untuk meneruskan tindak korupsi tersebut oleh sejumlah perwira Angkatan Darat, yang sebelumnya tersangkut masalah itu.

Jaksa Agung Gatot Tarunamihardja (tengah) setelah dilantik Presiden Sukarno (kanan) pada 1 April 1959. (Pos Indonesia, 8 April 1959).

Sebenarnya, awal Januari 1959 kasus ini sudah diselesaikan secara hukum disiplin dan administratif tentara. Namun, rupanya Gatot belum puas.

Vishnu Jowono dalam bukunya Melawan Korupsi; Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014 mengungkapkan, barter impor dagang itu melibatkan perwira kuat Angkatan Darat, seperti Kolonel Ibnu Sutowo.

Disebutkan Jusuf Wanandi dalam buku Shades of Grey; A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998, ketika itu jabatan Ibnu adalah Wakil Kepala Logistik Angkatan Darat. Selanjutnya, publik mengenal Ibnu Sutowo sebagai Direktur Utama Pertamina, yang menjabat dari 1968 hingga 1976.

Nama Ibnu Sutowo pernah pula disebut aktivis angkatan 1966 yang terkenal kritis Soe Hok Gie dalam catatan hariannya, tertanggal 10 Desember 1959. Namun, bila kita membuka buku Catatan Harian Seorang Demonstran, nama Ibnu—termasuk sejumlah pejabat yang dianggap korup—disensor dengan memberikan tambahan “(menyebut nama pejabat).”

Nama-nama itu keluar dalam buku Gie dan Surat-surat yang Tersembunyi. “Generasiku ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau, yaitu koruptor-koruptor tua, seperti Iskak, Djodi, Dadjar, dan Ibnu Sutowo,” kata Hok Gie, seperti dikutip dari buku tersebut.

Gatot mengambil tindakan sendiri untuk melakukan penyelidikan kegiatan penyelundupan di pelabuhan itu. Di dalam tulisannya, Liev mengatakan, Gatot menuntut otoritas khusus atas kepolisian untuk ikut melakukan penyelidikan.

Lantas, Gatot mengadakan pemeriksaan terhadap perwira-perwira Angkatan Darat yang diduga terlibat skandal barter Tanjung Priok. Tamzil, dalam Pos Indonesia edisi 21 September 1959 mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Bogor pada 8 September 1959.

Namun, pemeriksaan itu ternyata tak menghasilkan bukti-bukti baru yang konkret. Dalam Pos Indonesia edisi 21 September 1959, Tamzil mengatakan, “sangat disayangkan terdapat tindakan yang kurang bijaksana dan mengganggu hubungan baik antara Jaksa Agung dan Angkatan Darat.” Akan tetapi, Tamzil tak menyebut lebih gamblang persoalan yang dimaksudnya.

Merujuk dari tulisan Liev, para pejabat polisi dan militer tak mau bekerja sama dengan Gatot dalam penyelidikan tersebut. Tak lama kemudian, imbas dari pemeriksaan tadi, Gatot ditangkap dan ditahan tentara.

Ada sejumlah alasan mengapa Gatot diamankan tentara. Vishnu menulis, Gatot ditangkap tentara dengan tuduhan terlibat perdagangan tekstil ilegal.

Sementara menurut Pos Indonesia edisi 17 September 1959, Gatot ditahan karena dia dituding sudah melakukan usaha untuk menjatuhkan nama baik pimpinan Angkatan Darat, dan juga membahayakan keutuhan Angkatan Darat.

Menurut Adnan Buyung Nasution dalam buku autobiografinya, Pergulatan Tanpa Henti; Dirumahkan Soekarno, Dipecat Soeharto, Gatot terlalu berani. Dia langsung memilih tentara sebagai target utama yang akan dia bersihkan dari praktik korupsi.

“Tentara tidak terima pemberantasan korupsi yang mau direalisasikan Gatot, karena dana-dana yang diselewengkan itu antara lain memang disalurkan untuk kepentingan tentara,” kata Adnan Buyung.

Saat kegaduhan antara Gatot dan para perwira Angkatan Darat terjadi, Presiden Sukarno tengah berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia.

Dicopot dan hendak dibunuh

Pemerintah bertindak cepat. Pada 16 September 1959, Sukarno memanggil Gatot ke Istana Merdeka.

Menurut Pos Indonesia edisi 17 September 1959, sebelumnya Sukarno juga sudah bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Pertama Djuanda Kartawidjaja dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) sekaligus Menteri Keamanan dan Pertahanan Abdul Haris Nasution.

Saat dipanggil Presiden, Gatot masih berada dalam tahanan Penguasa Perang Pusat. Laporan Pos Indonesia edisi 17 September 1959 menyebutkan, Gatot datang menumpang mobil sedan, yang dikawal seorang Letnan II dan seorang pembantu Letnan dari Corps Polisi Militer (CPM).

Pemerintah seakan menutup-nutupi kasus Jaksa Agung versus tentara itu. Usai pertemuan itu, Sukarno tak memberikan tanggapan apa-apa ketika ditanya wartawan.

Direktur Kabinet Presiden Tamzil (paling kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka terkait pencopotan Jaksa Agung Gatot Tarunamihardja. (Pos Indonesia, 21 September 1959).

Nothing to report. Sabarlah, penyelesaian akan saya umumkan dalam beberapa hari ini,” kata Sukarno, seperti dikutip dari Pos Indonesia edisi 17 September 1959.

Penyelesaian konflik ini terjadi pada 21 September 1959. Menurut Pos Indonesia edisi 21 September 1959, melalui pernyataan Direktur Kabinet Presiden Tamzil pemerintah berpendapat, kasus ini tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan.

Gatot lalu diberhentikan secara hormat dari posisinya sebagai Jaksa Agung. Dia dikembalikan ke posisinya semula di Departemen Kehakiman. Para perwira Angkatan Darat yang diduga terlibat korupsi barter Tanjung Priok pun dimutasi.

Lagi-lagi, Presiden Sukarno memilih bungkam saat ditanya wartawan usai Tamzil memberikan keterangan pers di Istana Merdeka.

“Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya mungkin akan mengeruhkan suasana,” kata Sukarno, seperti dikutip dari Pos Indonesia edisi 21 September 1959.

Ayah pengacara Adnan Buyung Nasution, R. Rachmat Nasution, memiliki kisah manis bersama Gatot. Seperti dikisahkan dalam buku autobiografi Adnan Buyung, Pergulatan Tanpa Henti, ayah Adnan merupakan teman lama Gatot, sewaktu mereka menjadi pembela Tan Malaka di Yogyakarta.

“Pak Gatot itu orang hebat. Dia jujur, berani, dan pintar,” kata ayah Adnan Buyung, seperti dikisahkan dalam buku Pergulatan Tanpa Henti.

Menurut Adnan Buyung, Gatot bukan hanya ditahan tentara. Percobaan pembunuhan juga menimpanya.

“Dia (Gatot) dicoba dibunuh oleh tentara, ditabrak subuh-subuh sampai buntung kakinya,” ujar Adnan Buyung dalam buku yang sama.

Kemudian, pengacara yang berpulang pada 2015 lalu itu mengisahkan, ayahnya prihatin dengan Gatot. Menurut ayahnya, karier Gatot tak bisa maju. Gatot yang berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran malah dianggap “melawan arus.”

Ayah Adnan Buyung berujar, “sekarang, kebanyakan orang malah lebih suka mengikuti arus, yaitu arus kebatilan.”

Karena melawan korupsi tentara itu, dalam catatan sejarah, Gatot Tarunamihardja menjadi Jaksa Agung yang paling pendek masa jabatannya. Dia hanya menjabat selama lima bulan.


Berita Terkait

Kolom

Infografis