ICW: Megaproyek PLTU digarap taipan dan pejabat publik

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendeteksi sejumlah nama pengusaha besar yang terlibat proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Mereka diduga mempunyai harta kekayaan berlimpah, termasuk taipan di Indonesia.

"Hasil penelusuran ICW menunjukkan bahwa di balik proyek pembangkit listrik, terdapat orang-orang dengan kekayaan luar biasa," ujar peneliti ICW, Egi Primayoha, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Selasa (14/7).

Dalam temuan ICW, setidaknya terdapat 10 orang terkaya yang perusahaannya berkecimpung dalam 20 proyek PLTU di seluruh Indonesia. Bahkan, 12 orang juga terafiliasi dengan perusahaan di "negara surga pajak" dan tiga pejabat publik aktif yang terafiliasi dengan proyek PLTU.

"Di antara orang-orang dengan kekayaan luar biasa, terdapat nama Sandiaga Uno, Boy Thohir, dan Arini Subianto yang berada di balik PLTU Tanjung, Kalimantan Selatan. Mereka merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Adaro Energy Tbk," tutur Egi.

Kemudian terdapat nama Prajogo Pangestu di balik PLTU Jawa 9 dan 10 sebagai pemegang saham mayoritas PT Barito Pacific Tbk. Prajogo merupakan orang terkaya ketiga versi majalah Forbes tahun 2019 dengan total kekayaan US$7,6 miliar.

ICW juga menemukan deretan nama pengusaha dan pejabat publik yang perusahaannya berkecimpung dalam proyek PLTU. Sejumlah nama itu diduga bermodus menghindari pajak (tax avoidance) melalui negara surga pajak.

Individu di balik PLTU itu, ditemukan dalam pangkalan data (database) International Consortium & Investigative Journalists (ICIJ) yang memuat nama-nama orang di negara surga pajak.

"Di antara nama-nama tersebut terdapat Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi), Djamal Nasser Attamimi, Dewi Kam, dan Edwin Suryadjaya. Luhut, misalnya, berada di balik PLTU Sulbagut 1 dan PLTU Sulut 3," ucapnya

Pejabat publik lainnya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi. Dia berkecimpung di PLTU Sulbagut 1 dan PLTU Sulut 3 sebagai pemegang saham dan pengurus di salah satu perusahaan Grup Toba.

"Erick Thohir (Menteri BUMN) juga berada di balik PLTU Tanjung, Kalimantan selatan, melalui afiliasi dengan saudara kandungnya, Garibaldi Thohir," papar Egi.

Menurut ICW, nama-nama itu bukan tidak asing dalam industri batu bara lantaran grup perusahaan tersebut menguasai pertambangan batu bara.

"Ini juga menunjukkan bahwa dari hulu ke hilir, industri batu bara telah dicengkeram oleh elite-elite kaya atau oligarki," katanya.

Egi menjelaskan, PLTU perlu disoroti karena celah perburuan rente terbuka lebar. Ditengarai lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW), mayoritasnya berjenis PLTU.

Di samping itu, anggaran yang digelontorkan untuk megaproyek ini mencapai US$72,3 miliar dan 75% pembangkit diserahkan kepada swasta.

"Pasal 33 konstitusi kita tegas menyebutkan, bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk kebaikan publik, bukan untuk menguntungkan kepentingan privat atau kelompok. Sehingga, cengkeraman oligarki dalam industri batu bara tidak boleh diabaikan begitu saja," tegas Egi.