Survei Indikator: Kepuasan publik terhadap Jokowi tembus 78,5%, tertinggi sejak 2014

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau approval rating mencapai 78,5% pada periode April 2023. Angka ini, sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia, disebut tertinggi sepanjang pemerintahannya sejak 2014.

"Selama Indikator melakukan survei kepuasan publik, ini [approval rating] Jokowi menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya secara daring, Minggu (30/4).

Berdasarkan data Indikator, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi pada Januari 2015 sebesar 61,7%. Itu merupakan riset perdana yang dilakukan Indikator sejak politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berkuasa.

Menurut Burhanuddin, tingginya approval rating tak lepas dari kemampuan Jokowi dan para jajarannya dalam mengendalikan inflasi. Katanya, inflasi merupakan tolok ukur tertinggi masyarakat dalam menentukan tingkat kepuasan.

Dicontohkannya dengan stabilnya harga dan distribusi harga-harga bahan pokok jelang hingga saat Lebaran 2023. "Tidak ada lonjakan yang berarti," ucapnya.

Selain inflasi, rajinnya Jokowi memberikan bantuan kepada masyarakat kecil turut mendorong tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan. Angkanya mencapai 40,7%.

Pada kesempatan sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyebut, approval rating tersebut tertinggi dibandingkan pemimpina negara lain di dunia. "[Narendra] Modi itu 78% yang terakhir, Perdana Menteri India, sekarang Bapak Jokowi 78,5%." 

Dia mengklaim Jokowi memiliki cara sendiri dalam menengendalikan inflasi. Diklaim berbeda dengan cara-cara pemimpin sebelumnya bahkan tidak ada di dalam buku,

"Cara pengelolaan inflasi Pak Jokowi beda dengan umumnya, di luar kelaziman. Dulu lewat kebijakan fiskal, naikkan suku bunga atau turunkan BI rate," ucapnya. 

"Ini ala Jokowi, di luar kelaziman. Pak Jokowi sangat detail sekali. Dulu waktu 6%, kita rapat kabinet, Pak Jokowi minta kita detailkan sumber-sumber kontribusi inflasi. Waktu itu termasuk minyak. Ternyata setelah dicek adalah bahan pokok. Lalu, Presiden Jokowi buat formulasi bahwa pengendalian inflasi tidak hanya mengandalkan regulasi di BI," sambungnya.

Jokowi lantas menginstruksikan para pemerintah daerah (pemda) turut berperan dalam mengendalikan inflasi, terutama yang disebabkan naiknya harga bahan pangan. Dicontohkan dengan mensubsidi ongkos logistik agar harga bawang merah di sentra produksi Brebes sama dengan di Lampung yang sedang melonjak.

"Dengan begitu, harga yang didapatkan di satu daerah relatif sama dengan daerah asal kebutuhan pokok tersebut. Harga menjadi terkendali dan stabil," ujar Bahlil.

Indikator mengadakan survei ini pada 11-17 April 2023 dengan melibatkan 1.220 WNI yang telah memiliki hak pilih sebagai responden. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling.

Para responden diwawancara langsung oleh pewawancara dengan memedomani kuesioner. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.