sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Inpres baru dorong penanganan Papua lebih komprehensif

Diharapkan melalui Inpres baru penanganan Papua lebih terarah.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 25 Feb 2020 19:23 WIB
Inpres baru dorong penanganan Papua lebih komprehensif
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2956
Dirawat 2494
Meninggal 240
Sembuh 222

Pemerintah sedang menggodok Instruksi Presiden (Inpres) penanganan Papua agar lebih komprehensif. Inpres tersebut masih berkesinambungan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan di Wilayah Papua dan Papua Barat yang berakhir 2019.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, nantinya dalam menangani masalah pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial di Papua, akan dilakukan secara terpadu.

"Sehingga nanti penyelesaiannya komprehensif, tidak terkesan bahwa ini pendekatan keamanan, pendekatan militer. Semua di bawah kendali, satu otoritas tim yang di komando ketua Bappenas. Itu rancangan inpresnya," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Hal itu, sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, perlu dilakukan karena selama ini, sekalipun mengenai penanganan Papua sudah dilakukan secara serius dan terpadu, tetapi unit organisasinya terpisah.

Berkenaan dengan Inpres 9 Tahun 2017, kesinambungan dengan Inpres yang baru terletak pada fungsi. Sehingga diharapkan koordinasinya akan lebih menyatu dan terarah.

Rencana itu disusun tidak lepas dari anggaran pembangunan Papua yang besar, namun setiap sektor berjalan sendiri-sendiri.

"Tetapi terasa setiap sektor jalan, satu di sini, satu di sana, sehingga enggak terpadu. Sekarang lebih dipadukan sehingga terlihat bekasnya (hasilnya). Dan itulah rencana pembaruan inpres itu," jelas dia.

Sebelumnya, pada 17 Desember 2019, Mahfud mengatakan rencananya Presiden Jokowi akan mengeluarkan Inpres baru dalam rangka mengebut pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Sponsored

Inpres tersebut, kata dia, merupakan pembaruan dari Inpres Nomor 9 tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan di Wilayah Papua dan Papua Barat.

"Karena Inpres itu sudah akan berakhir. Nanti akan kita perpanjang, lalu ditempelkan program dan desk-desk baru yang menyatu," kata Mahfud usai memberikan sambutan di Hotel J. W. Marriott, Jakarta Selatan.

Dalam Inpres pengganti itu, jelas Mahfud, kemungkinan akan dimunculkan desk-desk khusus Papua dalam setiap pos kementerian. Hal ini dilakukan agar setiap Kementerian memiliki semangat sama dalam membangun Bumi Cenderawasih.

Bau busuk kejar tayang revisi KUHP

Bau busuk kejar tayang revisi KUHP

Rabu, 08 Apr 2020 17:05 WIB
Ironi kebut legislasi di tengah pandemi

Ironi kebut legislasi di tengah pandemi

Rabu, 08 Apr 2020 11:36 WIB
Berita Lainnya