Jangan jadikan pemilu sebagai ajang konflik dan saling benci

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menjadikan pemilihan umum atau pemilu sebagai ajang konflik. Sebaliknya, masyarakat harus memanfaatkan pemilu sebagai pesta demokrasi.

“Kita manfaatkan pemilu bukan sebagai suatu kesempatan saling membenci, saling menjelekan, saling menista, tapi saling adu kompetisi untuk hasilkan pemimpin yang berkualitas ke depan nanti,” kata Wiranto di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta pada Selasa (29/1).

Dalam menjaga keamanan Pemilu 2019, kata Wiranto, peranan partai politik sangat diperlukan selain pengamanan dari pihak TNI dan Polri. Karena itu, seluruh ketua umum partai politik diminta untuk mengambil peran dalam menjaga keamanan pemilu.

“Kita juga harapkan partisipasi pimpinan parpol untuk menjaga keamanan, karena sejauh apapun petugas berusaha, tapi kalau di sana sendiri tidak mau bagaimana?,” ujarnya. 

Wiranto mengungkapkan pimpinan parpol harus mengimbau kepada seluruh kadernya baik di pusat maupun di daerah agar menciptakan suasana pemilu benar-benar menjadi pesta demokrasi. Suasana demikian diharapkan bisa diciptakan di tengah-tengah masyarakat.

Selain parpol, Wiranto juga mengingatkan kepada TNI dan Polri agar tetap bersikap netral selama pesta demokrasi berlangsung, sehingga keberlangsungan pemilu yang diselenggarakan secara serentak bisa berjalan lancer dan aman. 

Sejauh ini, Wiranto membeberkan, TNI dan Polri telah memetakan indeks kerawanan pemilu. Pemetaan dilakukan selama kurun waktu enam bulan sebelum berlangsungnya pemilu. Menurut Wiranto, ini dilakukan untuk menekan kerawanan tersebut.

“Ini semua sudah dipetakan kemudian dari peta itu dalam wkatu enam bulan kita netralisir kerawanan itu. Sehingga di hari H bisa zero supaya ancaman sangat kecil,” katanya.

Selain itu, untuk mempersiapkan pengamanan pemilu yang akan berlangsung pada April 2019 mendatang TNI dan Polri dibantu Kemenko Polhukam dan instansi terkait lainnya untuk berkoordinasi terkait pengamanan. Para pimpinan setiap instansi tersebut pun mendapatkan pengarahan langsung dari presiden di Istana Merdeka, Jakarta.