sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kasus Bumiputera, Kejari Jaksel limpahkan 3 tersangka ke JPU

Dugaan pidana perasuransian berupa penggelapan dengan mengalihkan, menjaminkan dan mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan AJB Bumiputera.

Ayu mumpuni
Ayu mumpuni Selasa, 26 Jan 2021 13:52 WIB
Kasus Bumiputera, Kejari Jaksel limpahkan 3 tersangka ke JPU
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) melakukan pelimpahan tahap dua berupa barang bukti dan tiga orang tersangka kasus tindak pidana penipuan PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jaksel, Odit Megonondo menyatakan, pelimpahan dilakukan pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB. Tiga tersangka yang dilimpahkan adalah eks Direktur Teknik dan Aktuaria pada AJB Bumiputera Mohammad Irsyad, eks Kepala Divisi Syariah AJB Bumiputera Yon Maryono, dan pejabat aktif AJB Bumiputera Hendro Subagio.

"Tahap dua hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 pukul 10.00 WIB sampai selesai di Kejari Jaksel atas nama Agustiar Hendro dan Muhammad Joni Nasution, serta Yon Maryono bin Wagiman Harto Miharjo," tutur Odit saat dikonfirmasi, Selasa (26/1).

Odit menjelaskan, perkara itu terjadi pada 2013. Saat itu, Direksi PT AJB Bumiputera 1912 telah memberikan persetujuan biaya apresiasi agen sebesar Rp8.478.564.447 kepada pegawai tim negosiasi dan pihak lain lewat dua orang agen.

Sponsored

"Jadi, seolah-olah biaya apresiasi diperuntukkan kepada para agen sebagai keberhasilan terkait pelaksanaan Switching/Pertukaran Produk Kesejahteraan Karyawan (PPK) dengan Produk MITRA SAVE pada ASKUM PT. BSRE yang terjadi di AJB Bumiputra 1912," katanya.

Menurut Odit, dugaan tindak pidana perasuransian yang terjadi berupa penggelapan dengan mengalihkan, menjaminkan dan mengagunkan tanpa hak kekayaan pada perusahaan AJB Bumiputera. Kemudian menjual kembali kekayaan perusahaan itu.

"Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU no. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian Jo. 55 KUHP," ujarnya.

Berita Lainnya