sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kata Mahfud MD soal UU Cipta Kerja elitis dan ortodoks

Profesor hukum UGM, Mafia SW Sumardjono, menyebut omnibus law sebagai regulasi elitis. Pernyataan itu mengutip disertasi Menko Polhukam.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 17 Nov 2020 11:44 WIB
Kata Mahfud MD soal UU Cipta Kerja elitis dan ortodoks
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 882.418
Dirawat 138.238
Meninggal 25.484
Sembuh 718.696

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, angkat bicara mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai regulasi elitis dan ortodoks sebagaimana disampaikan pembimbing disertasinya, Maria SW Sumardjono.

Maria, yang juga profesor hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), sebelumnya menyebut, UU Ciptaker bernuansa elites dan ortodoks. Pernyataan itu, terangnya, mengutip disertasi Mahfud saat sidang doktoral Ilmu Hukum Tata Negara UGM pada 1993.

"Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar dosen pembimbing saya, Maria SW Sumardjono, menyatakan, 'Menurut disertasinya Pak Mahfud, UU Cipta Kerja ini adalah UU yang ortodoks, elitis, karena dibuat secara sepihak oleh pemerintah, dibuat secara otoriter," ujar Mahfud dalam webinar, Selasa (17/11).

Dirinya berkilah, disertasinya membahas pengaruh perubahan politik terhadap dinamika karakter hukum dari era kolonial Belanda hingga tahun 1993. Jika kondisi perpolitikan demokratis, maka penyusunan perundang-undangan akan responsif. Namun, kalau situasi perpolitikan otoriter, maka produk hukum yang disahkan bernuansa elitis dan ortodoks.

Mahfud pun sependapat dengan Maria, disertasinya dapat digunakan sebagai "pisau analisis" dalam memotret proses penyusunan UU Ciptaker. "Saya setuju dengan kesimpulan itu karena disertasi saya itu disertasi tahun 1993 dan dalilnya bisa dipakai sekarang."

"Sebagai penulis, saya senang. Sudah 27 tahun saya lulus dari situ dan teori saya masih dipakai untuk melihat perubahan hukum dan karakter politik hukum di Indonesia," sambungnya.

Meski demikian, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengklaim, terdapat tiga indikator yang perlu ada untuk membenarkan penilaian UU Ciptaker bersifat ortodoks dan elitis. Pertama, dibuat secara sentralistik atau sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan orang lain, seperti era Orde Baru (Orba).

Kedua, unsur partisipatif. Hukum ortodoks tersebut bermakna sebagai pembenar kehendak penguasa. Terakhir, terbuka dalam penafsiran. "Optik silakan dipakai. Bagus dan terima kasih," tutur Mahfud.

Sponsored

Terlepas dari hasil analisis UU Ciptaker atas sudut pandang disertasinya, dia melanjutkan, terdapat dua rekomendasi yang ditawarkan. Pertama, reformasi dan terjadi pada 1998 menyusul tumbangnya Orba.

Kedua, membentuk MK serta beberapa lembaga dan undang-undang yang berpihak kepada rakyat memang terlahir di awal reformasi. "Karena ada perubahan politik tadi, kalau dipakai sekarang, apa sekarang konfigurasi politik tidak demokratis?" tanyanya.

Berita Lainnya