Kekayaan Kayat melejit saat jabat PN Balikpapan

Kekayaan Kayat, tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan, diduga melejit dua kali lipat selama menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan Kayat yang dilaporkan pada 6 Agustus 2001 sebesar Rp416.535.500. Harta itu naik, terlihat dari laporan pada 4 Oktober 2016 yang menjadi Rp876.535.500.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya di 2016 itu, Kayat melaporkan harta kekayaannya yang terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, giro atau setara, dan piutang. Harta tidak bergerak Kayat sebanyak enam bidang tanah dan bangunan yang terletak terpisah. Rinciannya, tiga bidang tanah dan bangunan, di Jakarta Barat, dua di Batam, dan satu di Balikpapan, yang nilainya mencapai Rp750 juta.

Adapun harta bergerak berupa alat transportasi yang dimiliki Kayat meliputi tiga motor dan dua mobil. Rinciannya, dua mobil merek Toyota, satu motor Vesta, Honda Vario, dan Yamaha F1ZR. yang nilainya mencapai Rp88.500.000. Selain itu, Kayat memiliki giro atau setara kas tercatat senilai Rp38.035.500 dan tidak memiliki utang.

Hakim Kayat ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (4/5) pukul 17.00 WIB. Dia diduga terlibat kasus suap terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan Tahun 2018.

Kayat tersangkut kasus lantaran membebaskan terdakwa kasus pemalsuan surat Sudarman. Saat ini, Kayat ditahan di Rutan K4 KPK, sedangkan dua tersangka lainnya, yakni Sudarman di Rutan C1, dan advokat Jhonson Siburian di Rutan Guntur.

"Dalam daftar masih terlihat ada hakim yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Namun, Mahkamah Agung selalu hampir tidak percaya dan selalu bertanya kalau ada hakim yang masih mau menerima suap," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).

Laode berharap, Kayat menjadi hakim terakhir yang tersandung kasus korupsi. KPK juga telah menjalin kerjasama dengan Mahkamah Agung dalam mencegah tindak pidana korupsi yang meracuni institusi peradilan tersebut.