Kembang kempis laju angkot setoran digilas Jak Lingko dan pandemi

Sore itu, Roimassa terlihat tengah duduk di trotoar, dekat mobil angkutan kota (angkot) yang terparkir di belakang Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Wajahnya tampak murung. Nyaris sepekan terakhir, pria berusia 50 tahun itu meninggalkan sementara pekerjaan rutinnya sebagai sopir angkot trayek Kalideres-Serpong.

Sesekali ia melakoni peran sebagai calo bus antarkota di terminal itu, demi sekadar mendapatkan uang rokok dan kopi. Ia punya alasan mengapa hampir putus asa menarik angkot.

"Percuma penumpang sepi, enggak bisa kejar setoran. Yang ada malah nombok buat bensin," katanya saat berbincang dengan Alinea.id, Minggu (29/8).

Setoran cekak

Kebijakan menangani penyebaran Covid-19 dari pemerintah, dengan meminimalisir pergerakan warga jadi salah satu musabab sepinya penumpang angkot di Jakarta. Banyaknya perusahaan yang merumahkan, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya karena alasan pandemi, kata dia, juga membuat penumpang angkot susut.

Sejak pandemi melanda, Roimassa mengaku sangat jarang mendapat uang untuk dibawa pulang ke rumah. Dalam sehari narik, Roimasaa harus membayar setoran sebesar Rp120.000 kepada pemilik mobil angkot. Nominal tersebut bukan hal yang mudah dicapai lantaran jumlah penumpang tak selalu sebanding dengan setoran.

“Saya pernah dapat duit Rp30.000 dari Kalideres ke Serpong. Sedangkan dari Serpong ke Kalideres dapat Rp5.000, jadi Rp35.000. Solar dari Kalideres-Serpong bolak-balik Rp25.000, sisa Rp10.000. Lah, setoran Rp120.000,” ucap pria yang sudah 15 tahun bekerja jadi sopir angkot ini.

Pria asal Medan, Sumatera Utara itu mengatakan, dengan kondisi sulit seperti sekarang, sudah banyak sopir angkot di Terminal Kalideres yang menyerah. Ia pun mengaku punya rencana bakal berhenti jadi sopir angkot. Ia melihat, Pemprov DKI Jakarta juga tak punya solusi mengatasi keterpurukan yang dialami sopir angkot setoran.

“Pemerintah yang diurus Jak Lingko. Mereka enak digaji. Kita ini, pusing setoran,” ujarnya.

Jak Lingko adalah sistem transportasi umum terpadu, yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Angkot terintegrasi ini menggunakan sistem pembayaran nontunai dan hanya berhenti atau menurunkan penumpang di halte atau rambu bus setop. Sopir angkot Jak Lingko mendapat gaji per bulan, bukan sistem setoran.

Kegelisahan juga menghantui Arios Aritonang, sopir mikrolet M 37 jurusan Pulo Gadung-Pasar Senen. Ia risau dengan penghasilan yang diperolehnya.

“Dari pagi narik saya cuma dapat Rp40.000. Mana punya utang rokok sama warung,” ujar Arios sembari menghela napas dan merapikan seragamnya yang kucel ditemui di Terminal Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/9).

Saat ditemui, pria berusia 45 tahun itu baru saja memarkir mobil angkotnya di sisi Terminal Senen. Hari itu, ia narik dari pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Uang yang didapat tak cukup buat bayar kontrakan.

“Ini gimana ngomongnya sama istri saya?” tuturnya.

“Sebelum pandemi lumayan bisa dapat Rp100.000. Sekarang cuma bawa pulang Rp40.000 sehari.”

Kondisi keuangannya kian babak belur bila dapat giliran narik malam hari. Ia mengatakan, kerap bergantian dengan seorang kawannya membawa angkot. Di tengah situasi sulit, Arios terpaksa berutang ke sana ke mari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Meski begitu, ia mengaku belum punya rencana beralih profesi. Sebab, belum ada satu pun tawaran pekerjaan yang datang. Ia juga tak ingin mencoba peruntungan menjadi sopir angkot Jak Lingko. Alasannya, terlalu banyak aturan.

“Gaji paling banter Rp3,5 juta sampai Rp4 juta. Tapi terlalu banyak aturan. Terus kalau kita kena laporan penumpang, taruhannya bisa potong gaji,” kata Arios.

Eko, yang menjadi sopir mikrolet M 01 jurusan Kampung Melayu-Pasar Senen mengalami nasib serupa. “Dapat lima penumpang sekali jalan aja udah bagus sekarang,” kata Eko di depan Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/9).

“Soalnya sering nyesek, kita jalan sama sekali enggak ada penumpang.”

Eko mengatakan, belakangan kian kesulitan bersaing di jalanan dengan angkot lainnya. Pikiran Eko kacau jika sudah menyinggung uang setoran angkot. Kendati demikian, ia masih beruntung karena bisa menjadikan angkotnya sebagai mobil sewaan.

“Kadang-kadang masih suka ngangkut rombongan, nganter orang meninggal, atau hajatan. Dari situ bisa nyari sampingan,” tutur dia.

Dengan tambahan uang dari pekerjaan mengantar rombongan itu membuat Eko masih percaya menggantungkan hidup dari angkot, setidaknya hingga dua tahun ke depan. Ia sendiri tak berniat beralih menjadi sopir angkot Jak Lingko.

“Kalau jadi (sopir angkot) Jak Lingko, mobilnya enggak bisa buat sampingan,” katanya.

Menunggu mati tanpa solusi

Apa yang dirasakan sopir angkot setoran ternyata tak jauh berbeda dengan sopir angkot Jak Lingko. Kodri, seorang sopir angkot Jak Lingko rute Kalideres-Puri Kembangan mengaku turut terkena imbas penurunan penumpang akibat pembatasan mobilitas warga.

Hal itu membuat koperasi terpaksa menerapkan sistem kerja bergilir, dengan mekanisme sehari kerja sehari libur.

"Supaya 52 sopir yang ada dari 26 mobil bisa kerja semua," kata Kodri, Rabu (1/9).

Sistem kerja demikian, kata Kodri, membuat para sopir angkot Jak Lingko malah kehilangan sebagian pendapatannya. Jika sebelum pandemi bisa mendapatkan gaji Rp3,5 juta, dengan syarat harus memenuhi 189 kilometer sehari dikali 26 hari kerja, maka ketika diberlakukan sistem kerja bergantian gajinya hanya Rp1,5 juta.

“Hitungannya jadi 15 hari kerja,” ujar Kodri.

Akan tetapi, Kodri bersyukur masih bisa mendapatkan gaji. Sebuah hal yang tak didapatkan dari sopir angkot konvensional.

“Kalau mereka mah udah babak belur,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan membenarkan bila angkot berbasis setoran sedang terpuruk.

“Para sopir angkot itu boro-boro mau setoran, kadang-kadang tekor di bensin,” ujar Shafruhan ketika dihubungi, Senin (30/8).

“Saya terjun ke lapangan, sopir itu mengeluh kadang-kadang untuk pengganti bensin juga belum dapat.”

Sejauh ini sudah banyak angkot yang “menghilang” karena tak bisa bertahan dari keterpurukan. Ia menyebut, tersisa sekitar 6.500 angkot yang terdaftar di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dari semula 14.600 angkot pada 2019.

“Berarti ada sekitar 8.000 unit yang hilang,” kata Shafruhan.

Dari 6.500 angkot yang tersisa, kata Shafruhan, sekitar 2.200 angkot terintegrasi dengan Jak Lingko. Sehingga, ada sekitar 4.300 angkot konvensional yang kini tersisa.

“Mereka yang terintegrasi dengan TransJakarta atau Jak Lingko berarti nasibnya terselamatkan. Sementara yang 4.300 kondisinya terpuruk,” ucapnya.

Lebih lanjut, Shafruhan menyebut, angkot berbasis setoran sebenarnya sudah lama terpinggirkan, seiring maraknya angkutan berbasis aplikasi dan Jak Lingko. Situasi makin parah dengan pembatasan mobilitas warga untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Kalau ditanya sangat parah? Ya sudah sangat parah,” kata dia.

Banyak pemilik angkot akhirnya “mengandangkan” armadanya. Mereka memilih tidak lagi beroperasi lantaran rugi. Kemungkinan besar, menurut Shafruhan, bakal banyak angkot yang “pensiun” dari jalanan Ibu Kota karena tak mampu lagi mengeluarkan uang perawatan.

"Artinya angkot bakal mengalami keterpurukan panjang bila tidak ada sentuhan solusi," kata Shafruhan.

Shafruhan melanjutkan, sebenarnya Pemprov DKI Jakarta berupaya mencari solusi untuk angkot setoran dengan cara menambah cakupan program Jak Lingko. Namun, ia melihat, solusi itu agak sulit dilakukan sekarang karena pendapatan dan anggaran Pemprov DKI Jakarta tengah terkuras untuk penanganan pandemi.

“Kalau bicara realistis, ya Jak Lingko itu kan ada public service obligation, yang merupakan dana subsidi dari pemerintah DKI ke masyarakat pengguna angkutan umum," ujar Shafruhan.

Ia menilai, Pemprov DKI Jakarta pun belum begitu peka terhadap kondisi yang dialami angkot setoran. “Kalau mereka kita minta untuk nambah Jak Lingko, jawabnya paling, ‘duitnya mana?’” kata dia.

Ia mengakui, Organda DKI Jakarta juga belum punya solusi yang bisa ditawarkan ke Pemprov DKI Jakarta. Sebab, sendi-sendi ekonomi yang menggerakkan mobilitas warga juga sedang tersumbat.

“Bisnis ini kan sebenarnya sangat bergantung dengan mobilitas orang yang kerja. Lah, orang yang gerak enggak ada, mau gimana?” ujarnya.

Alinea.id sudah berupaya mengonfirmasi masalah keterpurukan angkot konvensional kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Akan tetapi, hingga laporan ini terbit, Syafrin tak menanggapi.