sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kemendagri minta kepala desa terapkan regulasi kawasan tanpa rokok

Tingginya prevalensi perokok akan mengancam berbagai program prioritas pemerintah, seperti upaya penurunan angka stunting,

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 18 Feb 2022 14:22 WIB
Kemendagri minta kepala desa terapkan regulasi kawasan tanpa rokok

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya membangun komitmen pemerintah daerah perkuat penerapan regulasi kawasan tanpa rokok (KTR). Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Selain itu, Yusharto berharap, kepala desa dan aparatur desa dapat terus menyosialisasikan serta menggerakkan kader-kader di desanya untuk membudayakan hidup sehat. Dirinya menekankan, pentingnya asistensi bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menerapkan budaya hidup sehat. 

"Pemerintah desa untuk segera menetapkan peraturan desa/peraturan kepala desa mengenai kawasan tanpa rokok  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Yusharto dalam keterangannya, Jumat (18/2).

Yusharto menjelaskan, berdasarkan data, rokok berkontribusi terhadap lebih dari 235 ribu kematian setiap tahun. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat, pada 2019 jumlah kasus penyakit akibat konsumsi tembakau seperti jantung, stroke, dan kanker sebanyak 17,5 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp16,3 triliun. 

Menurutnya, secara tidak langsung, tingginya prevalensi perokok akan mengancam berbagai program prioritas pemerintah, seperti upaya penurunan angka stunting, pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkualitas, dan berbagai program pembangunan lainnya.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menunjukkan keluarga pada rumah tangga berpenghasilan rendah menghabiskan lebih banyak uang untuk rokok dari pada makanan dengan pemenuhan zat gizi. Padahal saat ini kita sedang berupaya bersama mendorong keluarga Indonesia untuk membeli sayur, daging, telur, dan aneka makanan sehat untuk konsumsi sehari-hari," ujar Yusharto.

Yusharto berharap adanya atensi pemerintah desa dalam mendukung penguatan regulasi dan implementasi KTR. Dukungan itu dapat dilakukan dengan berbagai hal, misalnya membangun komitmen kepala daerah terhadap kebijakan pemerintah terutama dalam penganggaran dan pemanfaatan data/informasi untuk penerapan kebijakan KTR.

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid