Kepala BNPB minta warga Mamuju tak percaya hoaks soal gempa Sulbar
Doni menegaskan, bahwa pemerintah tidak pernah meminta masyarakat untuk keluar dari Mamuju.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo meminta, warga Mamuju tidak terpengaruh kabar bohong atau hoaks terkait gempa bumi. Sebab, meresahkan masyarakat terkait peristiwa gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) 6,2 magnitudo.
"Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tegas Doni dalam keterangan persnya, Minggu (17/1).
Pernyataan itu, dia sampaikan ketika melakukan peninjauan lokasi terdampak gempa bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati di Mamuju.
Hal tersebut disampaikan merujuk, kepada informasi bohong atau hoaks yang menyebar bahwa pemerintah mengimbau untuk mengosongkan wilayah Mamuju karena akan ada gempa susulan.
Dia menegaskan, bahwa pemerintah tidak pernah meminta masyarakat untuk keluar dari Mamuju. Informasi yang dikeluarkan oleh BMKG adalah agar warga menjauhi bangunan yang roboh.
Karena itu, menurut Doni, pemerintah meminta masyarakat menyikapi kabar itu dengan baik dan tetap tenang.
"Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Yang kami imbau adalah jauhi bangunan-bangunan yang sudah runtuh,” kata Kepala BMKG Dwikorita.
"Jauhilah lereng yang rawan longsor dan cukup jauh dari pantai," tambahnya.
Sebelumnya, BMKG merilis informasi mengenai potensi gempa susulan, yang dipastikan kekuatannya tidak akan sebesar gempar kedua atau mainshock yang terjadi pada Jumat (15/1) dini hari.
Karena itu Dwikorita meminta agar masyarakat tetap tenang, tapi waspada untuk mengantisipasi potensi gempa susulan itu.
"Perlu mewaspadai adanya gempa susulan, tetapi tidak akan sampai sebesar 8,2 magnitudo. Kurang lebih sebesar kemarin (Magnitudo 6,2), itu yang paling besar. Tetapi akan lebih banyak yang lebih rendah dari kemarin,” kata Dwikorita.

Derita jelata, tercekik harga pangan yang naik
Senin, 21 Feb 2022 17:25 WIB
Menutup lubang “tikus-tikus” korupsi infrastruktur kepala daerah
Minggu, 13 Feb 2022 15:06 WIB
Segudang persoalan di balik "ugal-ugalan" RUU IKN
Minggu, 23 Jan 2022 17:07 WIB
El Nino dan ancaman 'badai' karhutla 2023
Jumat, 31 Mar 2023 15:03 WIB
Menimbang sistem pemilu proporsional terbuka, tertutup, atau campuran
Kamis, 30 Mar 2023 06:19 WIB