Ketua WP KPK minta Alexander Marwata tak diistimewakan

Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK jilid V tidak mengistimewakan calon pimpinan dari kalangan petahana. Menurut Yudi, capim petahana harus diperlakukan sama dengan kandidat lainnya. 

"Jangan sampai, karena pimpinan KPK, mendapatkan suatu subjektivitias, mendapatkan privilege, mendapatkan suatu keistimewaan. (Seolah) harus lolos sampai ke-10 (besar) dan sebagainya. Saya pikir itu yang paling penting," kata Yudi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/8).

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana membuat petisi di Change.org merespons lolosnya 20 capim KPK. Menyurut Kurnia, masih ada capim KPK yang memiliki rekam jejak buruk diloloskan oleh pansel.

Selain itu, Yudi juga meminta Presiden Joko Widodo menegur Pansel Capim KPK karena menolak mendengarkan saran dari kelompok masyarakat setelah meloloskan sejumlah kandidat yang rekam jejaknya dipertanyakan. Ia khawatir, pansel terus meloloskan kandidat-kandidat yang bermasalah hingga tahap akhir seleksi. 

"Kalau memang pansel memang tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian tidak mau mengikuti apa yang disampaikan koalisi masyarakat sipil, tokoh-tokoh negarawan, ya sudah, kita tinggal menunggu di Pak Presiden Jokowi," ungkapnya.

Lebih jauh, Yudi berharap, Jokowi bisa 10 nama besar calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak dan reputasi baik. Menurut Yudi, KPK perlu dipimpin oleh sosok yang mempunyai integritas tinggi. 

"Bahwa 10 capim KPK yang akan diusulkan Presiden untuk disampaikan ke DPR itu adalah orang-orang terbaik yang tidak punya resistensi dari masyarakat," tutur dia.

Pansel Capim KPK telah menyatakan dua puluh calon pimpinan KPK lolos pada tahapan profile assesment. Tercatat hanya Alexander Marwata petahana komisioner KPK yang lolos hingga tahap itu. Selain itu, pegawai KPK bernama Sujarnako juga diloloskan pansel.

Para peserta yang lolos dijadwalkan mengikuti tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Senin (26/8). Ke-20 peserta itu kemudian akan mengikuti seleksi wawancara dan uji publik pada Selasa (27/8) hingga Kamis (29/8) di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.