sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Hakim tunda sidang pembacaan eksepsi Kivlan Zen

Kivlan Zen didakwa menguasi empat senjata api dan 117 peluru tajam.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Rabu, 18 Des 2019 15:52 WIB
Hakim tunda sidang pembacaan eksepsi Kivlan Zen
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 516.753
Dirawat 66.752
Meninggal 16.352
Sembuh 433.649

Sidang pembacaan eksepsi yang rencananya akan dibacakan oleh terdakwa kepemilikan senjata api ilegal, Mayjen (Purn) Kivlan Zen, pada hari ini, Rabu (18/19) resmi ditunda. Penundaan sidang diputuskan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Saifudin Zuhri, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa.

Sebelum memutuskan menunda persidangan, Hakim Saifudin sempat bertanya mengenai kondisi kesehatan Kivlan. “Saya kira hakim bisa lihat kondisi saya. Saya belum sehat hari ini,” kata Kivlan menjawab pertanyaan hakim Saifudin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

Selanjutnya, persidangan sempat diwarnai silang pendapat antara kuasa hukum Kivlan Zen dengan pihak jaksa penuntut umum (JPU). Penyebabnya, JPU meminta persidangan pembacaan eksepsi Kivlan ditunda selama seminggu. Namun, kuasa hukum Kivlan menolaknya.

Kepada hakim, kuasa hukum Kivlan Zen meminta agar persidangan dilanjutkan pada awal Januari tahun depan atau 2020. Alasannya, pihak kuasa hukum terdakwa akan merayakan Natal. Selain itu, diharapkan pada Januari itu terdakwa Kivlan Zen kondisi kesehatannya sudah pulih. Hakim Saifudin lantas mengabulkan permintaan tersebut.

Sponsored

"Kita berharap mudah-mudahan sembuh. Nanti tanggal dua (Januari 2020) kita adakan sidang dengan agenda eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukum," ujar Hakim Saifudin.

Kivlan Zen didakwa menguasi empat senjata api dan 117 peluru tajam. Status atas kepemilikan senjata tersebut pun dinyatakan ilegal. Atas perbuatannya, Kivlan Zen kemudian didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 atau juncto 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun atas alasan kemanusiaan, majelis hakim memutuskan status terdakwa sebagai tahanan rumah. Status tersebut berlaku mulai 12 sampai 26 Desember 2019. Keputusan itu diambil karena mempertimbangkan terdakwa yang masih menjalani pengobatan usai operasi di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Berita Lainnya