Catatan KontraS soal 3 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Reformasi Polri mandek

Reformasi kepolisian jadi salah satu agenda yang tak kunjung ditunaikan pemerintah. Ini menjadi salah satu catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam rangka evaluasi 3 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf yang jatuh hari ini, 20 Oktober 2022.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, menilai, tindakan anggota kepolisian berupa kekerasan dan pelanggaran telah berimplikasi pada kerugian masyarakat. Dalam setahun terakhir, institusi Polri terus ditimpa masalah yang berakar dari kelakuan anggotanya sendiri, seperti munculnya tagar #PercumaLaporPolisi, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, hingga tragedi Kanjuruhan.

"Desakan untuk reformasi kepolisian pun bermunculan kepada Presiden Jokowi. Sayangnya, momentum tersebut tidak disikapi dengan sungguh-sungguh sehingga kasus-kasus pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian terus berlanjut," kafa Rivanlee dalam keterangannya di Kantor KontraS, Kamis (20/10).

Rivanlee juga sempat menyoroti soal Jokowi mengumpulkan dan memberikan arahan kepada seluruh pati Mabes Polri, kapolda, dan kapolres se-Indonesia di Istana Negara, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden menginstruksikan 5 hal yang harus polisi jalankan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

"Upaya Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah petinggi Polri beberapa waktu lalu setelah tragedi Kanjuruhan, menurut kami, akan jadi kesia-siaan jika tidak diimbangi dengan penguatan reformasi di sektor kepolisian," ujar Rivanlee.

Pasalnya, menurut dia, sejumlah permasalahan di tubuh Polri tak kunjung terselesaikan sehingga memantik keresahan publik. Misalnya, penggunaan senjata api, penggunaan kekuatan berlebih, hingga rekayasa kasus atau penghilangan jejak.

Selain itu, terdapat berbagai alasan mendesak evaluasi Polri secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Terlebih, beberapa kejahatan besar yang terjadi belakangan ini selalu melibatkan anggota polisi.

"Ini jelas berbahaya sekali ketika anak buah itu secara terpaksa atau tidak langsung mengikuti maunya atasan, yang berdampak kepada perbaikan-perbaikan di tubuh kepolisian tidak akan berjalan dan kejahatan itu akan terus berulang," papar dia.

Dalam catatan evaluasinya, KontraS menilai, perbaikan terhadap institusi Polri tidak boleh hanya pada tataran citra semata. Namun, haarus menyentuh kinerja dan akuntabilitas publik.

Menurut KontraS, keresahan masyarakat harus dijawab melalui perbaikan struktural di tubuh Polri. Terlebih, reformasi kepolisian harus dijalankan secara serius dengan menghapus kultur kekerasan pada institusi Polri.

Jika terjadi pelanggaran oleh anggota kepolisian, KontraS menilai, investigasi harus dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan tidak memihak guna memastikan keadilan bagi korban.

"Polisi yang melakukan pelanggaran, kekerasan, kesewenang-wenangan, arogansi, tindakan berlebihan, hingga tak manusiawi harus ditindak tegas dan diadili lewat mekanisme hukum yang transparan," tulis KontraS dalam laporan Catatan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.