KPK janji genjot kinerja meski anggaran tak ideal

Komisi Pemberanasan Korupsi (KPK) berjanji meningkatkan pencapaian positif meski lembaga antirasuah itu mengalami disparitas (kekurangan) alokasi anggaran sebesar Rp575 miliar.

Lembaga antirasuah itu mengajukan anggaran Rp1,881 triliun pada 2021, namun hanya disetujui Rp1,305 triliun. Besaran ini naik dari pagu 2020 sebesar Rp955,08 miliar dan pagu indikatif 2021 yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp1,055 triliun.

“Walaupun terdapat kekurangan anggaran tersebut bukan berarti membuat kinerja KPK menjadi menurun. Justru KPK akan lebih meningkatkan kinerja dan tugas-tugas prioritasnya. Sebagaimana telah kami buktikan dalam tugas-tugas pencegahan pada tahun 2020, KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp90,5 triliun,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran persnya, Selasa (22/9).

KPK, sambung Firli, dalam pengajuan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,881 triliun tersebut mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan operasional yang terbagi dalam empat program, yaitu:

Pertama, dukungan manajemen sebesar Rp1,595 triliun. Kedua, program pendidikan dan peran serta masyarakat sebesar Rp115,3 miliar. Ketiga, program pencegahan dan mitigasi korupsi sebesar Rp105,1 miliar. Keempat, program penindakan sebesar Rp65,6 miliar.

“Sedangkan semula anggaran pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp 118,04 miliar. Setelah dilakukan revisi total anggaran untuk program pemberantasan korupsi tahun 2021 sebesar Rp 310.422.000.000. Naik Rp 87 miliar dari tahun 2020 sebesar Rp 223 miliar," pungkas mantan Kabaharkam Polri ini.