KPK temukan uang jutaan rupiah saat tangkap Ricky Ham Pagawak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menemukan sejumlah uang saat melakukan penangkapan terhadap Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak. Uang pecahan rupiah tersebut ditemukan penyidik di tempat persembunyian Ricky pada saat penangkapan.

"Kemarin (saat ditangkap) ada uang cash dalam bentuk rupiah, termasuk juga ada handphone dan lain-lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/2).

Kendati demikian, Ali masih belum membeberkan rincian total dari uang yang ditemukan penyidik. Uang tersebut diamankan penyidik untuk nantinya dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) proyek pembangunan di Pemkab Mamberamo Tengah yang menjerat Ricky sebagai tersangka.

"Nominalnya nanti kami konfirmasi lagi, karena tahu itu memang ada uang rupiah, ya jutaan. Tetapi nominal pastinya nanti kami harus konfirmasi ulang, karena pasti nanti kemudian kami sita sebagai barang bukti di dalam perkara ini," ujar Ali.

Sebelumnya, Ricky Ham Pagawak ditangkap dan ditahan hingga 11 Maret 2023. KPK telah mendeteksi sebagian aset yang diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat Ricky. Bahkan, sudah ada yang disita.

"KPK telah menyita beberapa aset tanah, bangunan, mobil, dan juga uang tunai. Kemudian, kalau ditotal, nilainya sejauh ini baru sekitar Rp16 miliar," tutur Ali.

Ali memastikan, tim penyidik masih terus menelusuri aset (asset tracing) terkait perkara yang menjerat Ricky ini. Pasalnya, uang hasil korupsi yang dinikmati Ricky diduga mencapai Rp200 miliar.

"KPK terus melakukan asset tracing untuk mencari aset-aset yang lebih besar tentunya karena kemarin, sudah disampaikan, tersangka ini diduga menikmati dari hasil suap dan gratifikasinya kurang lebih Rp200 miliar," ujarnya.

Perkara ini juga menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Bina Karya Raya (BKR), Simon Pampang; Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP), Jusieandra Pribadi Pampang; serta Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM), Marten Toding.

Ricky dengan kewenangannya sebagai bupati diduga menentukan secara sepihak kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek pembangunan di Mamberamo Tengah dengan nilai belasan miliar rupiah.

Ricky juga diduga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak, yang dalam penelusurannya terjadi TPPU. Tindakan ini diduga, antara lain, berupa membelanjakan, menyembunyikan, hingga menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil korupsi.

"Suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang dinikmati RHP sejumlah sekitar Rp200 miliar dan hal ini terus didalami dan dikembangkan oleh tim penyidik," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Senin (20/1).

Atas perbuatannya, Ricky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.