KPK: Puluhan gubernur dan ratusan bupati atau wali kota tersandung korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, puluhan gubernur dan ratusan bupati atau wali kota tersandung kasus dugaan korupsi. Angka itu didapat dari pendataan lembaga antirasuah sejak 2004 hingga 2019.

"Gubernur sudah 21. Bupati atau wali kota sudah 119 yang diproses KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam webinar bertajuk "Sinergi dan Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," yang digelar di akun YouTube KPK, Rabu (24/6).

Firli mengaku tidak merasa bangga telah menyiduk kepala daerah yang tersandung praktik rasuah. Oleh karena itu, dia meminta kepala daerah tidak sewenang-wenang dalam mengemban tanggung jawab. Jika tidak, KPK tidak segan menindak.

"Apalagi dalam keadaan situasi pandemi ini, pasti kami lakukan tindakan tegas karena ini adalah perbuatan korupsi dan dilakukan dalam masa bencana," ujar Firli.

Lebih lanjut, Firli menyebut terdapat delapan hal yang tidak boleh dilakukan kepala daerah dalam mengeksekusi program anggaran.

Pertama, pelaksanaan program tidak boleh ada persengkokolan kolusi dengan pengadaan barang dan jasa. Kedua, tidak boleh menerima kick back. Ketiga tidak boleh menerima suap.

Keempat, program kegiatan tidak mengandung unsur gratifikasi. Kelima, peelaksanaan program tidak mengandung unsur benturan kepentingan.

"Jangan ada rekanan barang dan jasa diberikan karena kawan, karena saudara, karena kenalan. Prinsip pengadaan barang dan jasa itu dilihat dari harga terbaik, dan tentu melihat dari efektif akan persepsi," ujar Firli.

Keenam, pelaksanaan program tidak mengandung kecurangan dalam proses administrasi atau maladministrasi. Ketujuh, tidak berniat jahat dalam melaksanakan program. Terakhir, tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.