KPK: Terjadi bisnis haram di Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Wahid Husein dalam operasi tangkap tangan (OTT) lantaran adanya bisnis haram.

Komisioner KPK Laode M. Syarif, mengaku menyesalkan peristiwa OTT yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, tersebut. 

Penangkapan itu membuktikan bahwa rumors yang selama ini beredar bahwa di Lapas banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, kegiatan ilegal, terkonfirmasi oleh OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (21/7) dini hari tadi.

"Kita fokus yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Menurut penyelidik dan penyidik yang ikut, di Lapas Sukamiskin terjadi jual beli kamar, jual beli izin sehingga narapidana bisa keluar lapas dengan mudah," kata dia saat konferensi pers di KPK, Sabtu (21/7).

Tidak hanya itu, hak-hak warga binaan di Lapas Sukamiskin juga menjadi ladang bisnis oknum-oknum petugas Lapas. Belum lagi, KPK juga menemukan penyimpangan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

Warga binaan kedapatan menyetor sejumlah uang demi kepemilikan alat komunikasi telepon selular (ponsel), dan pemberian jam besuk lebih lama. 

Setoran uang oleh Napi kepada petugas Lapas juga untuk memperoleh fasilitas mewah di dalam sel. Misalnya, penyejuk ruangan (air conditioner/AC), dispenser, televisi, lemari pendingin atau kulkas, dan fasilitas mewah lainnya.

"Fasilitas dalam sel, seperti AC, dispenser, TV, kulkas, jadi betul-betul ada bisnis di dalam penjara," tuturnya.

KPK berharap yang ditemukan pada OTT kali ini menjadi titik awal perbaikan Lembaga Pemasyarakatan. Dia mengimbau kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, dan Sekretaris Jenderal agar fokus mereformasi sistem di Lapas.

Menurut dia, Lapas yang dekat saja dengan Ibukota Jakarta dengan keamanan tinggi, masih bisa diselewengkan. Kondisi di Lapas Sukamiskin mewakili gambaran seluruh Lapas di Indonesia.

"Kami minta kepada Kemenkumham, Dirjen Lapas, dan Setjen, untuk betul-betul fokus. Kalau KPK dibutuhkan, KPK pasti akan membantu proses reformasi tersebut," tegasnya.