sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK ungkap alasan Kompol Rossa gugat Firli cs

KPK tetap merujuk pada surat penarikan dari asisten SDM Mabes Polri.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 20 Feb 2020 15:37 WIB
KPK ungkap alasan Kompol Rossa gugat Firli cs
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 2956
Dirawat 2494
Meninggal 240
Sembuh 222

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkap alasan Kompol Rossa Purbo Bekti mengajukan gugatan administratif ke lima Komisioner KPK, yakni lantaran proses pengembaliannya ke Polri tidak sesuai mekanisme.

"Kan keberatan yang bersangkutan (Kompol Rossa Purbo Bekti) itu kan mekanismenya yang tidak sesuai," kata Alex, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Alex menerangkan, pihaknya mengambil tindakan pengembalian Rossa didasarkan surat penarikan dari Polri tertanggal 13 Januari 2020, dari Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Mabes Polri. KPK kemudian memutuskan pemberhentian dengan hormat secara langsung kepada Rossa.

"Kita kembalikan ke Polri itu tanggal 15 Januari kalau enggak salah, pada 13 Januari kita terima surat dari Asisten SDM. Kemudian surat pengantar yang bersangkutan itu kita sampaikan tanggal 21 Januari kalau enggak salah," terang Alex.

Padahal, Polri sudah meralat keputusan untuk mengembalikan Rossa dari KPK. Hal itu diutarakan melalui surat tertanggal 21 Januari 2020 yang diteken langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Dalam surat ditegaskan bahwa pembatalan penarikan dilakukan lantaran massa bakti Rossa bekerja di KPK masih panjang, yakni hingga September 2020.

Bahkan, Polri juga mengirim surat pembatalan penarikan itu pada 29 Januari 2020. Lembaga yang digawangi Jenderal Idham Azis itu tetap memilih agar Rossa tetap mengabdi di KPK hingga massa baktinya habis. Surat itu langsung dikirim ke lima Komisioner KPK.

Atas dasar itu, Rossa mengajukan gugatan banding administratif ke lima Komisioner KPK. Banding itu dituangkan dalam surat keberatan yang dikirim pada 14 Februari 2020.

Menanggapi banding tersebut, Alex menyatakan pihaknya akan menjawab surat tersebut dalam waktu dekat. Saat ini, kata dia, pihaknya masih mengkaji gugatan administratif tersebut 

Sponsored

"Nanti kita jawab. Tenggat waktunya 10 hari kalau berdasarkan hukum administrasi ya. Jadi, 10 hari setelah surat yang bersangkutan kita terima, itu harus kita jawab," terang Alex.

Bau busuk kejar tayang revisi KUHP

Bau busuk kejar tayang revisi KUHP

Rabu, 08 Apr 2020 17:05 WIB
Ironi kebut legislasi di tengah pandemi

Ironi kebut legislasi di tengah pandemi

Rabu, 08 Apr 2020 11:36 WIB
Berita Lainnya