Mahfud MD persilakan publik kritik pemerintah

Menteri Koordinator Politik Hukum, dan HAM Mahfud MD merespons pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), ihwal cara mengkritik pemerintah Joko Widodo (Jokowi) agar tidak dipanggil polisi.

Sebagai negara demokrasi, pemerintah Indonesia terbuka terhadap kritik dan membebaskan warga melaporkan suara kritis ke polisi. Polisi berkewajiban untuk mendalami laporannya untuk melihat apakah ada unsur kriminal atau tidak.

“Kita juga tidak bisa dong menghalangi orang melapor. Melapor itu kan hak rakyat. Bukan pemerintah yang melapor kalau ada orang kritis. Lalu, polisi memanggil. Bahkan, keluarga pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean ke polisi, karena Caplin. Ada Rudi S. Kamri dan cawalkot Makassar itu kan keluarga pak JK juga,” ujar Mahfud dalam siaran video, Senin (15/2).

Diketahui, putri JK, Musjwira Jusuf Kalla melaporkan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean dan Rudi S. Kamri terkait unggahan di akun Twitter-nya pada Rabu (2/12/2020) lalu.

Menurut Mahfud, pernyataan Presiden Jokowi terkait pemerintah terbuka terhadap kritik merupakan sikap yang sungguh-sungguh.

“Silakan kritik. Pemerintah demokrasi yang sehat memang terbuka terhadap kritik,” ucapnya.

Ia pun menyebut, kritik terhadap pemerintah telah menjadi dilema sejak era JK menjabat sebagai Wapres. Misalnya, kritik terhadap pemerintah yang berseliweran dari Saracen, Muslim Cyber Army dan Piyungan. Sebab, jika kritik ditindak, maka pemerintah disebut diskriminatif. Namun, jika tidak ditindak akan semakin menjadi liar.

“Di jaman pak JK tuh kita masih ingat. Ada misalnya Saracen, Muslim Cyber army, Piyungan itu hampir setiap hari menyerang pemerintah. Karena dari jaman pak JK juga, kalau tidak ditindak ribut, juga orang ribut,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, JK menilai harus ada check and balances agar demokrasi berjalan baik. Fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah, kata JK, harus berjalan.

"Walaupun dikritik berbagai-bagai (banyak dikritik), Bapak Presiden (Joko Widodo) mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi,” ucapnya dalam diskusi virtual di acara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (12/2).

JK melanjutkan, jika roda pemerintahan berjalan tanpa kontrol dan pengawasan, maka akan cenderung otoriter.

“Kita lihat, pengalaman-pengalaman kita pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, pada saat demokrasi tidak berjalan dengan baik, ekonomi menjadi sulit,” tutur JK.