sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mantan Wamenkumham tegaskan Jokowi tidak bisa jadi cawapres!

"Apakah Presiden Jokowi dapat menjadi calon wapres dalam Pemilu 2024? Jawabannya, jelas tidak bisa!"

Marselinus Gual
Marselinus Gual Kamis, 15 Sep 2022 14:10 WIB
Mantan Wamenkumham tegaskan Jokowi tidak bisa jadi cawapres!

Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa diusung menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, telah diatur di dalam konstitusi.

"Apakah Presiden Jokowi dapat menjadi calon wapres dalam Pemilu 2024? Jawabannya, jelas tidak bisa!" katanya, Kamis (15/9).

Denny menerangkan, Pasal 7 UUD 1945 membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Jika Jokowi maju menjadi cawapres pada Pemilu 2024, maka Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, yang berisi soal wapres menggantikan presiden saat berhalangan, berpotensi tidak bisa dilaksanakan.

"Berarti Jokowi menjadi presiden lebih dari 2 periode dan karenanya melanggar Pasal 7 UUD 1945," jelas bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) ini.

Sebelumnya, Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, menyatakan, Jokowi, yang telah memenangi pemilihan presiden (pilpres) selama 2 periode, dapat dicalonkan sebagai cawapres pada kontestasi berikutnya. Namun, akan menjadi masalah etika politik di kemudian hari.

Denny berpandangan, yang bisa terjadi adalah jika seseorang menjadi presiden pada periode pertama dan menjabat RI-2 pada 5 tahun berikutnya. Lalu, kembali menjadi presiden pada periode ketiga.

"Faktanya, tidak ada seorang presiden yang pada periode kedua mencalonkan diri sebagai wapres. Kalau ada, itu akan menjadi rekor dan keajaiban dunia kedelapan," tuturnya.

Hal senada disampaikan mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie. Dia menerangkan, Jokowi tak bisa menjadi cawapres dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang sebab melanggar UUD 1945. 

Sponsored

Seperti Denny, Jimly juga menyinggung Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dalam UUD 1945. Baginya, kedua pasal tersebut harus dibaca secara sistematis.

"Jika Jokowi jadi wapres 2024, maka Pasal 8 ayat (1) UUD 45 tidak akan dapat dilaksanakan karena akan bertentangan dengan Pasal 7. Makanya, tidak ada tafsir lain yang mungkin kecuali bahwa Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 nanti," paparnya.

"Presiden dan wapres satu paket. Jika setelah dilantik [dan] presiden meninggal, wapres naik jadi presiden. Maka, membaca Pasal 7 UUD harus sistematis dan konstekstual, jangan cuma titik koma. Intinya, Presiden Jokowi tidak bisa nyalon lagi," imbuh dia.

Dengan demikian, senator asal Jakarta ini menegaskan, Jokowi tidak diperkenankan maju pada Pilpres 2024 lantaran dilarang dari aspek hukum dan etika.

Belakangan, MK angkat bicara tentang pernyataan Fajar. MK menerangkan, apa yang disampaikan jubirnya soal Jokowi dapat menjadi cawapres bukan pernyataan resmi dan tak terkait pelaksanaan wewenang institusi.

"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," ujar MK dalam keterangannya.

MK menerangkan, pernyataan Fajar tersebut adalah respons atas pertanyaan wartawan dalam diskusi informal via WhatsApp. Keterangan Fajar juga tak disampaikan dalam forum resmi hingga pertemuan khusus dengan topik terkait.

"Ketiga, di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar/akademisi," imbuhnya.

Berita Lainnya
×
tekid