Masyarakat Papua dapat uang sengketa lahan usai PON

Polda Papua mengatakan, sengketa tanah antara pemerintah dengan masyarakat adat tentang lahan arena Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua sudah mendapatkan solusi.

Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri, menuturkan, tuntutan pembayaran lahan sesuai yang diinginkan masyarakat adat siap dipenuhi pemerintah. Namun, pembayarannya akan dilakukan setelah penyelenggaraan PON.

"Pembayarannya akan diselesaikan setelah PON dilaksanakan,” tuturnya dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (30/8).

Mathius tidak menyebutkan berapa nominal tuntutan masyarakat adat atas lahan tersebut secara perinci. Dia hanya menjelaskan pembayaran ditunda mengingat waktu persiapan PON yang semakin dekat.

“Karena saat ini sudah sangat mepet waktunya,” katanya.

Sebelumnya, dijelaskan Mathius, tanah di Kampung Harapan memang milik Jack Orare, Erik Ohee, Dikson Ohee, dan Yanto Ohee selaku pemegang hak ulayat. Total luas lahan mencapai 8 hektare.

Para pemilik hak ulayat tanah tersebut, terangnya, sempat memalang jalan yang berakibat pada terganggunya proses pembangunan dan operasional. Oleh karena itu, Mathius sempat ke lokasi guna berdialog.