sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Mendagri klaim tidak ada klaster Covid pada tahapan pilkada

Padahal tahapan Pilkada 2020 terbilang rawan penularan Covid-19.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 08 Sep 2020 14:48 WIB
Mendagri klaim tidak ada klaster Covid pada tahapan pilkada
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 534.266
Dirawat 66.752
Meninggal 16.825
Sembuh 445.793

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim, tidak ada penularan Covid-19 dalam tahapan Pilkada 2020. Padahal tahapan Pilkada 2020 terbilang rawan penularan Covid-19. Misalnya, tahapan Pilkada 2020 terkait verifikasi faktual calon perseorangan yang berlangsung dari 24 Juni hingga 12 Juli.

“Tetapi, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan door to door untuk melaksanakan verifikasi yang juga melibatkan pendukung yang cukup banyak itu, sudah berlangsung dengan baik oleh jajaran KPU. Alhamdulillah kita tidak mendengar ada klaster penularan karena kegiatan ini,” ujar Tito usai rapat terbatas Pilkada melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9).

Kegiatan dalam tahapan Pilkada 2020 rawan lainnya terkait pencocokan dan penelitian (Coklit). Dalam tahapan Pilkada 2020 ini, dilakukan pemutakhiran data pemilih yang berjumlah sekitar 105 juta.

Pemilih potensial berasal dari data dukcapil tersebut telah disampaikan kepada jajaran KPU. Tahapan Pilkada 2020 yang berlangsung dari 15 Juli hingga 13 Agustus ini juga diklaim tidak menimbulkan penularan Covid-19.

“Sesuai amanat undang-undang, KPU juga harus melaksanakannya door to door. Alhamdulillah, sudah selesai dan kita tidak mendengar ada peristiwa penyebaran atau klaster penularan dalam kegiatan yang masif ini. Terima kasih banyak teman-teman KPU dan jajaran,” tutur Tito.

Menurut Tito, klaster Covid-19 tidak terdengar karena Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu sejak Juli telah menggodok aturan terkait protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020.

“Semuanya sebetulnya sudah well design. Artinya, sudah antisipatif untuk pencegahan Covid-19," ucap dia.

Ia pun menyebut, sosialisasi peraturan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 terbilang mepet sekali. Hal itulah yang dinilainya menjadi salah satu alasan pelanggaran protokol kesehatan dengan arak-arakan, konvoi, hingga kerumunan massa pendukung. Sehingga, beberapa kontestan tersebut masih berpikir cara lama menggaet dukungan.

Sponsored

Alasan lainnya, kata Tito, kontestan sengaja melakukan arak-arakan atau konvoi yang menciptakan kerumunan massa karena ingin unjuk kekuatan.

Berita Lainnya