Menhan Prabowo di mata NasDem dan PKS soal Natuna

Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang mengaku akan menyelesaikan ketegangan Indonesia dengan China secara damai dinilai sudah tepat. Pasalnya, tidak dimungkiri China merupakan negara sahabat Indonesia.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya. "Ketika Prabowo merespons kasus Natuna ini dengan pikiran sipil, apa yang salah? Jangan-jangan kita terlalu mengidolakan militerisme yang kita sendiri sudah kritik jauh-jauh hari," ujar Willy dihubungi Alinea.id, Senin (6/1).

Bagi Willy, jika masalah ini dipikirkan secara militeristik, semuanya malah akan berpotensi mengacaukan stabilitas dunia.

"Jadi pernyataan Prabowo yang meminta kita untuk kalem, tidak usah dibesar-besarkan. Menjaga dan menegakkan kedaulatan tidak harus dengan keributan. Ada cara-cara beradab yang bisa jadi pilihan," paparnya.

Menurut Willy, jika pikiran militerisme yang terus jadi pertimbangan, jangan heran jika nanti di wilayah isu lainnya juga akan menggunakan pendekatan yang sama.

Toh, lanjut dia, pernyataan Prabowo tetap dalam satu panduan, bahwa tidak ada negosiasi untuk ZEE kita yang telah legal dan diakui dunia internasional. Ia tentu paham proxy-proxy Cina yang bermain.

"Luasnya wilayah kita yang berbatasan dengan negara lain menuntut infrastruktur yang juga harus dibangun maksimal. Kapasitas APBN kita kalau dimaksumalkan untuk membangun infrastruktur pertahanan, itu cukup. Tapi akan banyak alokasi lainnya yang akan terpotong" ungkapnya.

Dia pun mengapresiasi sikap pemerintah yang dengan tegas menyatakan tidak akan bernegosiasi dengan Cina ihwal apa yang diklaim Cina atas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Natuna.

Menurut Willy, sikap pemerintah yang tidak akan bernegosiasi terhadap ZEE di Natuna sudah tepat dan legal dalam perspektif hukum internasional.

Perbedaan bahasa yang disampaikan ke publik antara menteri hanya perbedaan cara menyampaikan secara verbal saja.

"Saya melihat, intinya semua kompak tidak mengakui apa yang diklaim Cina di atas ZEE kita di Natuna," jelasnya.

Pun langkah yang dilakukan Tentara Nasional Indonesi (TNI), bagi Willy sudah menjadi langkah yang tepat. Menempatkan alat negara seperti kapal besar di wilayah-wilayah perbatasan misalnya, itu adalah bagian dari mandat pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara.

Bagi Willy, semua wilayah perbatasan harus dijaga dengan cara menghadirkan alat negara di lokasi seperti itu. 

Wilayah-wilayah perbatasan itu, lanjut dia, harus juga dibangun sebagai pusat aktivitas ekonomi. Masyarakat berdekatan, lanjut Willy, harus tetap bisa hidup dari perbatasan itu.

"Intinya, pendekatan pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah perbatasan harus komprehensif. Pendekatan militer satu hal, coast guard atau Bakamla juga penting, selain itu pendekatan ekonomi politik," tutupnya.

Sebelumnya, kritik terhadap Prabowo dilontarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan Menhan terlalu menganggap enteng soal kebijakan China yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng dan santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa," ujar Kholid dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id di Jakarta, Sabtu (4/1).

Kholid menyebut sikap Prabowo yang tidak berani mengambil langkah tegas dapat membuat negara Indonesia direndahkan negara lain.