sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kesalahan pemerintah atas mangkraknya proyek pelabuhan

Menko Kemaritiman Luhut menyebut ratusan proyek pelabuhan mangkrak dan menelan anggaran negara ratusan miliar.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 09 Sep 2019 17:08 WIB
Kesalahan pemerintah atas mangkraknya proyek pelabuhan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 28818
Dirawat 18205
Meninggal 1721
Sembuh 8892

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui banyak proyek pelabuhan yang tidak jalan dengan semestinya. 

Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin (9/9), Menko Luhut mendapatkan banyak pertanyaan mengenai proyek pelabuhan yang mangkrak dan tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya Pelabuhan Tanjung Adikarto yang proyeknya mangkrak lebih dari sepuluh tahun dan menelan anggaran negara ratusan miliar.

Anggota DPR Fraksi Partai PDIP My Esti Wijayati mencontohkan, Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo telah menelan biaya hingga ratusan miliar. Bahkan pembangunannya selama 10 tahun disebut tidak ada kemajuannya. 

Menko Luhut pun mengakui proyek pelabuhan yang tidak berjalan baik jumlahnya mencapai ratusan. Persoalan pada Pelabuhan Tanjung Adikarto disebutnya karena perencanaannya kurang baik dan pekerjaannya dinilai tidak terukur. 

Selain itu, ada sejumlah pelabuhan di Padang yang baru dibangun gagal beroperasi karena tidak ada akses jalan ke pelabuhan tersebut. Saat ini, pemerintah disebut sedang membuatkan jalannya. 

Ke depan agar tidak kembali terulang, Menko Luhut menilai perlu ada integrasi antar lembaga terkait. Meski disebutnya tidak mudah untuk mengintegrasikan antar lembaga. 

"Terkadang saya banyak dituduh mencampuri pekerjaan banyak orang, padahal sebenarnya tidak. Misalkan berbicara tentang perhubungan tentu berkaitan dengan perburuhan dengan ketenagakerjaan," kata Menko Luhut. 

Tol laut

Sponsored

Di sisi lain, pengembangan pada industri maritim disebut Luhut masih rendah. Padahal penggunaan transportasi kapal laut disebut yang paling murah biayanya. 

Walhasil, program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Jokowi tidak berjalan mulus. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, masih ditemukan banyaknya monopoli akses oleh sejumlah BUMN. 

Makanya, keputusan untuk memberikan pengelolaan pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Patimban kepada swasta. Ini demi menurunkan ongkos yang harus dikeluarkan. 

"Karena selama ini setelah saya lihat-lihat selama ini hanya dibohongi saja. Willing time itu turun, tapi costnya sangat tinggi. Jadi dengan adanya dua perusahaan ini mereka akan buat cost serendah-rendahnya dan service sebaiknya, jadi tidak ada lagi yang bisa bermain dengan willing time itu," tukas Luhut.

Berita Lainnya