sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Munir dan sederet kasus yang gelap

Duta Keterbukaan Informasi Mahfud MD menyoroti tertutupnya informasi publik soal kematian aktivis HAM Munir dan penghilangan paksa 1998.

Purnama Ayu Rizky
Purnama Ayu Rizky Minggu, 30 Sep 2018 18:21 WIB
Munir dan sederet kasus yang gelap
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Duta Keterbukaan Informasi Mahfud MD menyoroti tertutupnya informasi publik soal kasus kematian aktivis HAM Munir.

"Terbunuhnya Munir itu sudah diselidiki secara cermat oleh lembaga tim pencari fakta (TPF). TPF lengkap, tetapi kasus tidak terungkap," kata Mahfud MD usai dikukuhkan menjadi Duta Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi (KI) Pusat di Silang Monas Timur, Jakarta, Minggu (30/9).

Pakar hukum tata negara itu menuturkan, dalam perkara sengketa informasi di KI Pusat dengan nomor register 025/IV/KIP-PS/2016 antara KontraS sebagai pemohon dengan termohon Kementerian Sekretariat Negara RI, KI Pusat memerintahkan Setneg membuka informasi tersebut. Namun, Setneg berdalih tidak memiliki hasil penyelidikan TPF kasus Munir.

"Sehingga menjadi gelap, dalam tim yang ditembuskan ke beberapa lembaga negara tidak ada satu pun," tutur Mahfud lagi.

Selain kasus Munir, mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, dokumen yang hilang atau tidak jelas lain adalah surat keputusan pemberhentian perwira tinggi, karena kasus penghilangan orang pada 1998.

KI Pusat memutuskan informasi tersebut untuk dibuka, tetapi setelah dicek di Mabes TNI, SK dengan nomor tersebut memiliki isi yang berbeda sehingga substansi sebenarnya SK tersebut tidak ada yang tahu.

"Kita tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak, itu hambatan," ucap dia.

Mahfud menegaskan, keterbukaan informasi publik merupakan sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Apalagi badan publik kini sudah lebih terbuka.

Ia mencontohkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan jauh lebih terbuka dibandingkan saat Kementerian Penerangan menjadi alat propaganda keberhasilan pemerintah. (Ant)

Berita Lainnya