sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Ancaman PA 212 bikin Sukmawati seperti Ahok dinilai berlebihan

"Saya kira enggak usah pakai mengancam-ancam lah. Kita percayakan sama kepolisian."

Marselinus Gual
Marselinus Gual Jumat, 22 Nov 2019 14:54 WIB
Ancaman PA 212 bikin Sukmawati seperti Ahok dinilai berlebihan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai ancaman Persaudaraan Alumni atau PA 212 untuk memperlakukan Sukmawati Soekarnoputri seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai sesuatu yang berlebihan. Menurut Arsul, PA 212 tak perlu menggelar aksi unjuk rasa menuntut penangkapan Sukmawati, seperti yang dilakukan pada Ahok.

"Saya kira enggak usah pakai mengancam-ancam lah. Kita percayakan sama kepolisian. Nanti kalau polisinya enggak jalan sama sekali, setelah katakanlah setahun, dua tahun, baru kemudian kita pikirkan langkah yang lain," kata Arsul di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Meski demikian, dia menekankan proses hukum yang dilakukan polisi tidak selalu berujung pada proses peradilan. Tugas polisi berada pada proses penyelidikan dan penyidikan, yang harus dilakukan secara profesional.

Meski tak ingin PA 212 menggelar demonstrasi menuntut penangkapan Sukmawati, Arsul tak mempersoalkan rencana Reuni Akbar 212 yang akan berlangsung pada 2 Desember 2019 mendatang. Dia hanya mengharapkan acara tersebut berlangsung tertib, serta tidak melanggar undang-undang dan merugikan banyak orang.

"Elemen masyarakat lain yang tidak merupakan bagian dari acara itu, boleh juga meminta agar acara itu juga tidak mengganggu aktivitas warga, masyarakat yang lain. Saya kira itu saja yang harus kita sampaikan," ucapnya.

Ancaman PA 212 ihwal kasus Sukmawati, disampaikan Sekretaris Steering Committee (SC) Reuni Akbar 212, Slamet Maarif. Dia meminta polisi mengusut secara serius kasus penistaan agama yang dilakukan Sukmawati.

"Jangan salahkan kalau kemudian kasus Sukmawati menjadi kasus Ahok yang kedua. Jadi jangan salahkan umat, kalau kemudian kita Ahok-kan Sukmawati kalau proses hukum tidak berjalan," ujar Slamet di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Upaya meng-Ahok-kan Sukmawati, dia melanjutkan, akan dilakukan dengan menyuarakan hal tersebut dalam Reuni Akbar 212 yang akan diselenggarakan di Monas.

Sponsored

Front Pembela Islam dan Gerakan Nasional Fatwa Ulama yang merupakan bagian dari PA 212, telah melaporkan Sukmawati ke polisi. Sukmawati dilaporkan atas tuduhan penistaan agama sesuai Pasal 156 A KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Laporan FPI teregistrasi di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/0966/XI/2019/BARESKRIM tertanggal 20 November 2019. Adapun laporan GNPF Ulama terdaftar dengan nomor LP/B/0911/XI/2019/BARESKRIM tertanggal 21 November 2019.

Dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati, muncul setelah rekaman videonya viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Sukmawati mengajukan pertanyaan yang dinilai membandingkan Nabi Muhammad dengan Proklamator RI Ir Sukarno. 

"Sekarang saya mau tanya semua, yang berjuang di abad 20 itu Yang Mulia Nabi Muhammad apa Ir Sukarno, untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Silakan siapa yang mau jawab berdiri, jawab pertanyaan Ibu ini," kata Sukmawati.

Berita Lainnya