sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemerintah didesak percepat pengadaan vaksin PMK impor

Salah satu masalah dalam vaksinasi PMK adalah jumlah vaksin yang terbatas. Saat ini tersedia 800.000 dosis vaksin impor dari Prancis.

Hermansah
Hermansah Sabtu, 02 Jul 2022 21:30 WIB
Pemerintah didesak percepat pengadaan vaksin PMK impor

Vaksinasi hewan ternak yang sehat agar terhindar dari penyakit mulut dan kuku atau PMK berjalan lambat. Dimulai 13 Juni 2022, sampai saat ini vaksinasi PMK terhadap baru menjangkau sebanyak 251.726 ekor ternak.

Menurut Ketua Umum Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Yudi Guntara Noor, salah satu masalah dalam vaksinasi PMK adalah jumlah vaksin yang terbatas. Saat ini tersedia 800.000 dosis vaksin impor dari Prancis. Ini bagian dari rencana total 3 juta dosis hingga akhir tahun.

Di sisi lain, kebutuhan vaksin amat besar. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK memperkirakan kebutuhan vaksin sebesar 43,6 juta dosis. Ini untuk dua kali vaksin dan sekali vaksin booster atau penguat.

"Saat Indonesia kena PMK (lagi) tak ada yang memprediksi. Orang membuat vaksin PMK itu kan untuk jualan. Pembuat vaksin memang ada, tapi di luar negeri. Kalau tidak dipesan, ya tidak diproduksi," kata Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Peternakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu dalam sebuah webinar di Jakarta, Jumat (1/7) kemarin.

Yudi menjelaskan, impor vaksin jelas memerlukan waktu. Jika pun ada saat ini, jumlahnya pasti terbatas. Karena di awal wabah PMK merebak akhir April atau awal Mei, belum tersedia anggaran untuk pembelian vaksin, pengadaan yang bisa dilakukan pun berjumlah terbatas.

Sebanyak 3 juta dosisi vaksin yang direncanakan datang hingga akhir tahun itu diproduksi oleh Boehringer Ingelheim. Di dunia, jelas Yudi, ada sembilan perusahaan produsen vaksin PMK. Lima dari sembilan perusahaan itu sudah memaparkan di depan Komisi Obat dan Hewan.

Mereka adalah Boehringer, Bioris, Ceva, Elanco, dan Intervet. Menurut Yudi, mereka merupakan produsen vaksin yang menyanggupi bisa memasok cepat ke Indonesia. Namun, yang disetujui baru Boehringer. 

"Sementara empat lainnya menunggu approval letter dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian," jelas Yudi.

Sponsored

Vaksinasi mandiri

Yudi memahami pengadaan vaksin pada tahap awal terlambat karena anggaran terbatas. Akan tetapi, jelas dia, pemerintah sebetulnya bisa membuka peluang vaksinasi mandiri seperti diatur di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemasukan Obat Hewan Khusus ke Wilayah RI. 

Ia membeberkan, kebutuhan asosiasi setidaknya 750.000 dosis vaksin. Ini terbagi atas Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) 585.586 dosis, Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) 80.000 dosis, HPDKI 57.100 dosis, Asosiasi Monogastrik Indonesia 50.500 dosis, dan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) 35.200 dosis.

Di luar itu, kata Yudi, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota juga antre. "Mereka membutuhkan jutaan (dosis). (Vaksin) Ini lambat sekali diadakan," jelas dia.

Sejak awal, bagi Yudi, kebijakan pengadaan vaksin memang membingungkan. Sejumlah asosiasi sudah mengajukan pengadaan vaksin lewat jalur mandiri. Pihaknya sudah mengajukan dua-tiga minggu lalu. Gapuspindo dan AIPS kebagian 94.000 dosis. Saat ini vaksin tersebut sudah habis.

Kini, kata dia, pemerintah sudah memastikan anggaran penanganan PMK mencapai Rp4,4 triliun. Salah satunya untuk pengadaan vaksin. Karena itu, pihaknya mendorong Satgas agar pengadaan ini segera diproses.

"Duitnya bisa saja ada. Tetapi kalau kita tidak bicara dengan produsen dan memesannya, ya tidak ada diproduksi," jelas Yudi. 

Penyebaran PMK

PMK terus meluas. Hari ini ada tambahan satu provinsi baru tertular PMK, yakni Bali. Tambahan Bali membuat PMK sudah menyebar di 20 provinsi. Per hari ini, Sabtu (2/7), PMK meluas menyebar ke 227 kabupaten/kota di 20 provinsi. Kemarin, PMK menyebar di 19 provinsi dan 222 kabupaten/kota. 

Menurut laman siagapmk.id, per hari ini pukul 14.00 WIB, sebanyak 313.636 ekor hewan terjangkit PMK. Terdiri dari 203.279 ekor belum sembuh, 105.675 ekor sembuh, 2.734 ekor potong bersyarat, dan 1.948 ekor mati. Sedangkan hewan yang sudah divaksin mencapai 252.886 ekor.

Khusus Provinsi Bali, hasil pemeriksaan laboratorium memastikan ada 63 ekor sapi terjangkit PMK. Tersebar di tiga lokasi, yakni di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Buleleng 21 ekor; di Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar 38 ekor; dan di Desa/Kecamatan Rendang, Karangasem sebanyak 4 ekor. Hari ini dilakukan kuncitara (lockdown).

Berita Lainnya

, : WIB

, : WIB

, : WIB
×
tekid