sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pemilik 342 mobil mewah di Jakarta gunakan identitas orang lain

Merek Mercedes Benz menjadi yang terbanyak, berjumlah 107 unit.

Hermansah
Hermansah Jumat, 27 Des 2019 09:36 WIB
 Pemilik 342 mobil mewah di Jakarta gunakan identitas orang lain
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 232628
Dirawat 55000
Meninggal 9222
Sembuh 166686

Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memblokir ratusan mobil mewah yang terindikasi melakukan pelanggaran identitas kendaraan, kurang dari seminggu sebelum target penerimaan pajak berakhir.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin memaparkan ada 342 mobil mewah menggunakan identitas orang lain untuk kepemilikannya, 150 di antaranya diketahui dari penyisiran melalui penerimaan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Semua kendaraan itu sudah kami blokir. Bila pemilik tidak ada itikad baik, kendaraan itu akan kami bodong-kan atau STNKnya tak berlaku,” kata Faisal dalam razia penunggak pajak di Ring Road Cengkareng, Jakarta, Kamis (26/12).

Faisal mengungkapkan merek Mercedes Benz menjadi yang terbanyak berjumlah 107 unit, disusul Porche 46 unit, BMW 34 unit, Lexus 31 unit, Land Rover 26 unit, Toyota 25 unit, Ferrari 15 unit dan merek lainnya dibawah 10 unit.

Karena itu, BPRD DKI memberikan toleransi cukup tinggi, yakni potongan biaya balik nama sebesar 50% agar penunggak pajak segera membenahi administrasi kepemilikan serta membayar tunggakan pajak.

“Saat itu tunggakan ribuan mobil mewah, baik yang nunggak pajak dan belum balik nama mencapai Rp32 miliar. Kami masih memburu mereka,” kata Faisal.

Hasil perburuan sementara hingga 26 Desember 2019, tercatat penerimaan pajak sudah mencapai 97% dari target Rp8,8 triliun.

BPRD pun bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan memberikan surat kuasa khusus agar kejaksaan tinggi bisa melakukan penagihan pajak kendaraan.

Sponsored

“Nanti kejaksaan yang akan panggil mereka,” katanya.

Selain memberikan kuasa dalam penagihan, Faisal mengungkapkan, kerja sama ini bakal mendorong adanya tindak pidana hukum. (Ant)

Berita Lainnya