Pemerintah adakan pelatihan SDM di sejumlah lembaga

Pemerintah mulai tahun depan akan melaksanakan program pelatihan besar-besaran baik di tingkat kementerian, lembaga pemerintahan, perusahaan BUMN atau pun swasta. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah bersedia mengirimkan masyarakat untuk mengikuti pelatihan di luar negeri demi meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, juga pelatihan bakal dilakukan di dalam negeri. 

“Jadi, ada yang di dalam negeri dan ada yang akan kita kirim keluar,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Sertifikasi Elektrik dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).

Menurut Presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi pemegang Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia akan dipilih pemerintah untuk dikirim keluar. Adapun batasan pelatihan tersebut tak tentu. Ada yang 6 bulan, setahun, bahkan bisa sampai 2 tahun.  

“Tujuannya untuk belajar lagi, belajar skill, belajar teknologi-teknologi baru. Ini untuk mengupgrade skill kita, mengupgrade SDM kita agar memiliki kesempatan untuk belajar teknologi-teknologi baru,” ujar Jokowi.

Menurutnya, saat ini pelatihan tersebut diperlukan. Tujuannya, agar Indonesia tidak ketinggalan oleh negara lain. Terlebih, iklim ekonomi  saat ini kompetisi. Karena itu, Presiden menekankan perlunya pembekalan keahlian- keahlian baru bagi warga negara Indonesia. 

“Pelatihan ini yang bisa membuat kita memiliki daya saing yang tinggi, membuat kita menjadi ahli dan andal, unggul, berani berkompetisi baik di dalam negeri maupun di luar,” kata Jokowi.

“Percuma kita punya teknologi yang canggih-canggih misalnya atau yang paling baru tetapi tidak ada orang Indonesia yang bisa mengoperasikan, hati-hati. Hati-hati, kita harus mau belajar.”

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyambut baik program sertifikasi elektronik ini bagi pekerja konstruksi Indonesia. Presiden menilai, hal ini penting untuk memberikan keunggulan terkait dengan jaminan profesionalisme, jaminan mutu, jaminan akuntabilitas di setiap jenis pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dalam laporannya, menyampaikan peluncuran sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi Indonesia merupakan bagian dari program pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi.

“Pada hari ini akan dilaksanakan peluncuran sertifikat elektronik yang disertai dengan penyerahan sertifikat dan uji sertifikasi bagi 16.000 orang tenaga kerja konstruksi yang terdiri atas 13.900 orang tenaga terampil dan 2.100 orang tenaga ahli,” kata Basuki.

Ia menyebutkan, program ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden pada acara percepatan sertifikasi 10.000 tenaga kerja konstruksi pada 31 Oktober 2018 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.

Menurut Basuki, sampai dengan 2018 jumlah tenaga kerja yang bersertifikat baru mencapai 616.000 orang dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang. Artinya, baru ada 7,4%  yang memiliki sertifikat tersebut.

Menteri PUPR menargetkan, pada tahun 2019 akan ada 512.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi selama 2015 sampai 2018 yang jumlahnya 50.000 orang setiap tahun.