Presiden minta Polri mengusut mafia tanah

Konflik agraria merupakan permasalahan yang sudah tahun menahun terjadi. Masalah ini seringkali terjadi pada pengusaha, dan rakyat kecil yang belum memiliki kepastian hukum terhadap lahan usaha yang mana sebagai sandaran hidup mereka.

Presiden RI Joko Widodo melalui sambutannya pada acara Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria secara daring, Rabu (22/9), mengatakan, kepastian hukum atas tanah dapat memberikan keadilan yang merata pada seluruh pihak. Hal ini menjadi suatu kepentingan bersama.

“Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Artinya kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini,” tegas Jokowi dalam siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden tersebut.

Presiden mengatakan, masalah ini sudah sering dibahas dalam rangkaian rapat kabinet, dan tidak jarang pula untuk mengundang kepala daerah untuk menuntaskan konfik-konflik (agraria) yang ada di daerahnya. Bahkan juga berdiskusi bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil, demi mencari penyelesaian setiap kasus tanah yang ada.

Masalah yang sudah berlangsung sejak lama, dan terus terjadi ini, diakui presiden sebagai tantangan berat seluruh masyarakat dalam menggarap lahannya untuk usaha.

“Konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan berat yang dihadapi bapak/ibu sekalian para petani dan nelayan serta masyarakat dalam menggarap lahan setiap tahun,” ujar Jokowi.

Sehingga dalam memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang 2021, Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis dan virtual, Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria kepada masyarakat di beberapa provinsi 

“Hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021, saya menyerahkan 124120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota. 5512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi dan delapan kabupaten/kota yang menjadi prioritas di 2021,” terang Jokowi.

Jokowi menegaskan, negara dalam permasalahan agraria ini memiliki posisi berkomitmen penuh dala mengurai segala konflik tanah yang ada. Juga mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memastikan keadilan terhadap ketersediaan dan kepastian ruang hidup bagi rakyat.

Dia juga mengingatkan kepada pemerintah agar sama-sama berkomitmen dalam memberangus mafia-mafia tanah, serta meminta jajaran Polri tidak ragu pula dalam mengusut hal tersebut dan jangan pula membekingi mereka.

“Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia mafia tanah yang ada, jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakan hukum secara tegas,” tegas Jokowi.

Presiden juga mengimbau para kementerian terkait, untuk lebih berkontribusi terhadap reforma agraria ini, agar masyarakat lebih produktif kedepannya.

“Pemerintah tidak hanya menyerahkan sertifikat tanah saja, tetapi saya minta kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk juga menyalurkan bantuan bantuan berupa modal bibit pupuk pelatihan-pelatihan agar tanah yang digarap oleh bapak/ibu penerima manfaat reforma agraria ini lebih produktif bagi mereka. Agar tanah yang ada lebih produktif memberikan hasil untuk membantu kehidupan Bapak Ibu sekalian,” tambah Jokowi.

Pada akhirnya, beliau berpesan kepada seluruh masyarakat agar menjaga sertifikat tersebut dengan benar.

“Saya minta agar sertifikatnya dijaga baik-baik Jangan sampai hilang. Jangan sampai rusak, atau beralih fungsi, atau dialihkan pada orang lain harus betul-betul dijaga,” tutup Jokowi.