logo alinea.id logo alinea.id

Program Stop Kampanye di Masjid diluncurkan jelang pemilu

Program pemantauan kampanye di rumah ibadah bernama 'Stop Kampanye di Masjid' akan dimulai pada Minggu (24/3) hingga 17 April.

Valerie Dante
Valerie Dante Sabtu, 23 Mar 2019 17:28 WIB
 Program Stop Kampanye di Masjid diluncurkan jelang pemilu

Pimpinan Pusat Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PP PRIMA DMI) akan melakukan pemantauan terhadap kampanye pemilu di masjid dan musala di seluruh negeri.

Sekretaris Jenderal PP PRIMA DMI Abdul Haris Zainuddin menilai bahwa jelang Pemilu 2019, masjid kerap dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas dan kampanye politik.

"Oleh karena itu, kami meluncurkan program pemantauan kampanye di rumah ibadah bernama 'Stop Kampanye di Masjid'," jelas Abdul dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat DMI, Jakarta, Sabtu (23/3).

Melalui pemantauan itu, PRIMA DMI ingin menjaga dan mengawal kesucian tempat ibadah sehingga tidak tercemar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemantauan akan dimulai pada Minggu (24/3), bertepatan dengan jalannya kampanye rapat umum atau biasa disebut sebagai kampanye terbuka Pemilu 2019.

"Kami akan memantau hingga 17 April yaitu pada masa tenang karena kami menganggap di saat itu bisa saja masih ada yang melakukan kampanye di masjid atau musala," ungkap Abdul.

PRIMA DMI sendiri sudah tercatat sebagai lembaga pemantau resmi yang terakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Upaya pengawasan ini juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan dengan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla beberapa waktu lalu.

Sponsored

"Dari hasil pertemuan saat itu, PRIMA DMI diarahkan untuk tidak memberikan fasilitas kepada kedua pasangan calon pemilu dan calon legislatif, baik kepada tim sukses mereka maupun pendukungnya, untuk berkampanye di masjid dan musala," tutur Abdul.

Menurut data DMI dan Kementerian Agama RI, terdapat sekitar 794.000 masjid yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Abdul mengungkapkan bahwa anggota DMI belum dapat mengawasi seluruh masjid tersebut.

"Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi praktik kampanye atau aktivitas politik lainnya di setiap masjid dan musala di daerah masing-masing," lanjutnya.

Untuk memudahkan pelaporan masyarakat, DMI membuat tata cara yang dapat diakses masyarakat umum melalui google form yang telah mereka sediakan dan sebarkan di sejumlah media sosial.

Dia menjelaskan bahwa masyarakat yang membuat pelaporan harus mencatumkan video atau foto sebagai bukti penunjang klaim mereka. Hasil pelaporan yang diterima DMI akan mereka teruskan kepada Bawaslu.

"Juga harus lengkap dan detail terkait siapa yang dilaporkan dan siapa yang melaporkan serta alasan melaporkannya, ini mengikuti standard operating procedure (SOP) Bawaslu," jelasnya.

PRIMA DMI akan memantau sejumlah aktivitas masjid seperti khotbah saat salat Jumat, ceramah pengajian, dan taklim.

"Kami memantau untuk mencegah terjadinya ceramah atau khotbah yang mengandung muatan visi dan misi paslon pilpres atau caleg," kata dia.

Selanjutnya PRIMA DMI juga akan melakukan pemantauan untuk melarang terjadinya kampanye hitam di masjid dan musala, contohnya seperti menyampaikan berita bohong, fitnah, atau tuduhan tanpa dasar terhadap peserta Pemilu 2019.

Kampanye hitam, jelasnya, juga dapat berbentuk penghinaan terhadap individu, agama, suku, ras, dan golongan.

"Selain itu, kami juga akan mencegah kampanye hitam yang berupa hasutan atau ancaman melakukan kekerasan," ungkapnya.

PRIMA DMI juga fokus memonitor masjid dan musala agar terhindar dari praktik politik uang dan menertibkan atribut-atribut kampanye yang dipasang di bangunan tempat ibadah.

Tidak hanya meluncurkan program pemantauan, Abdul mengatakan PRIMA DMI juga melakukan edukasi politik kepada para umat Islam yang hadir di masjid.

"Kami sudah berkoordinasi dengan masjid-masjid di sejumlah daerah dan wilayah di Indonesia untuk memberikan pembelajaran bagi para jemaah. Mereka diedukasi terkait bagaiaman tata cara pelaporan jika ada pelanggaran, bagaimana cara memantau masjid, dan apa saja poin pelanggaran kampanye pemilu di masjid dan musala," imbuhnya.