PSI: Tim ad hoc Anies tak selesaikan masalah anggaran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengkritik langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membentuk tim ad hoc, guna mengawasi dan memeriksa kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Juru bicara PSI Rian Ernest Tanudjaja mengatakan, tim ad hoc yang dibentuk Anies tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya, membuka dokumen anggaran 2020 ke publik merupakan cara yang tepat.

"Tim ad hoc ini tidak lain adalah praktik tambal sulam dari Gubernur DKI Anies Baswedan," ujar Rian di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Sebelumnya, Gubernur Anies mengambil langkah ini pascaterungkap beberapa kejanggalan anggaran, seperti pengadaan lem merek Aica-Aibon senilai Rp82,8 miliar dan bolpoin senilai Rp124 miliar.

"Tim ad hoc ini kan seperti pemadam kebakaran, sudah terjadi baru mereka dibuat. Padahal yang lebih fundamental adalah bagaimana kita melibatkan banyak orang untuk fungsi pengawasan," katanya.

Rian menegaskan, PSI tidak akan berhenti mengawal penganggaran APBD DKI 2020 agar berjalan sesuai aturan. Selain dibuka untuk anggota DPRD, pihaknya juga meminta agar anggaran itu terbuka untuk publik.

“Bukan akses saja yang diberikan ke teman-teman DPRD, tetapi juga seluruh warga DKI Jakarta yang mengkontribusikan pajaknya ke DKI Jakarta," kata Rian.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad mengatakan, pihaknya bukan ingin mencari-cari kesalahan SKPD, melainkan mendesak transparansi Pemprov DKI dalam APBD DKI Jakarta 2020.

"Hal utama yang dibagikan selain buat tim ad hoc tersebut adalah yang membuka dokumen-dokumen perencanaan anggaran ini, sehingga masyarakat sudah tahu dari awal, bisa mengawasi dari awal, berpartisipasi dari awal," kata Idris.