Ravindra pamer keberhasilan diplomasi parlemen kepada mahasiswa

Anggota Komisi IV DPR dan anggota BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) Ravindra Airlangga, menerima audiensi sekitar 20-an mahasiswa peserta program Magang Merdeka. Dalam audiensi tersebut, Ravindra memaparkan pandangannya mengenai diplomasi dan peran penting BKSAP di era globalisasi saat ini.

Ravindra menekankan, diplomasi bukan hanya sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan negara. Ia juga berfungsi sebagai alat komunikasi efektif antarnegara untuk mengatasi berbagai isu internasional.

“Di Indonesia, diplomasi parlemen telah menjadi mandat DPR, menunjukkan implementasi dari multitrack diplomacy. Tujuannya adalah untuk memperkuat diplomasi eksekutif dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia,” jelas Ravindra, dalam keterangan resminya, Selasa (17/10). 

Anggota DPR dari dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini, juga menjelaskan manfaat dari dibukanya peran diplomasi anggota DPR. Manfaat pertama yang dimiliki adalah setidaknya, Indonesia memiliki ekstra 575 diplomat yang bersifat one-time job (pekerjaan sekali jadi). Untuk itu, pemerintah perlu memanfaatkan peran anggota parlemen dalam diplomasi ini secara maksimal.

Kelebihan lain diplomasi parlemen, khususnya yang dijalankan oleh BKSAP, adalah gaya komunikasinya yang lebih terbuka, fleksibel, dan straight forward. Hal ini agak berbeda dengan Kementerian Luar Negeri yang terikat oleh protokol kenegaraan.

Dalam pelaksanaannya, BKSAP memiliki empat desk utama, yakni Kerja Sama Internasional, Kerja Sama Regional, Kerja Sama Bilateral, dan Diplomasi Individu (Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota).

Dalam pertemuan itu, Ravindra juga menjelaskan berbagai pencapaian penting BKSAP. Salah satunya adalah inisiasi World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD) yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Komitmen ini diperkuat dengan peningkatan investasi dalam human capital dan partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi, seperti yang disepakati pada pertemuan IMF-World Bank pada 2018.

Di level kerja sama bilateral, pada periode 2019-2024, BKSAP membentuk sedikitnya 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) untuk memperkuat persahabatan.

“Jumlah grup tersebut dua kali lipat dari periode sebelumnya,” tutur Ravindra. 

Dalam level kawasan dan antarkawasan, BKSAP juga memfasilitasi kerja sama antarparlemen Indonesia dengan parlemen negar-negara Pasifik Selatan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership. IPPP kali pertama sukses terselenggara 2018 dan mendapatkan aspirasi positif dari negara-negara yang hadir.

“Tahun depan, IPPP akan kembali dihelat sebagai platform penguatan kapasitas dari sisi teknis dan substantif untuk isu-isu legislatif dan kelembagaan parlemen di negara-negara tersebut,” ujar Ravindra. 

BKSAP juga tak ragu untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Sebagai contoh, BKSAP konsisten menyuarakan aspirasi kemanusiaan termasuk dalam isu pengungsi Rohingya. BKSAP kukuh berjuang untuk resolusi Rohingya dan isu Myanmar di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)

“Kita memetik hasilnya ketika sejak 2022 resolusi terkait isu Myanmar disetujui di AIPA. Dan atas perjuangan bertahun-tahun tersebut, di level ASEAN langkah untuk bersikap soal Myanmar mulai menggeliat dengan adanya Five Point Consensus untuk Myanmar,” kata Ravindra.

Ravindra berharap agar BKSAP dapat terus berinovasi dan memprediksi tantangan-tantangan global yang akan datang. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis data, serta melibatkan peran, suara, dan aspirasi generasi muda dalam diplomasi.

"Saya dorong teman-teman mahasiswa untuk bersuara ke DPR dan BKSAP. Bahkan bila perlu, menjadi calon-calon diplomat ekstra berikutnya dari parlemen," pungkas Ravindra.