Sarana Jaya janji kooperatif soal dugaan korupsi beli lahan

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya berjanji, akan kooperatif dengan kepolisian dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pembelian lahan. Menyusul dipanggilnya sejumlah pegawai dan pimpinan perusahaan pelat merah itu.

"Kita memang ada surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait hal itu (dugaan korupsi). Sudah ada beberapa yang dimintai keterangan juga," kata Humas Sarana Jaya, Keren Margaret Vicer, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (10/3).

Meski begitu, dirinya mengaku, taktahu sampai kapan pemanggilan berlangsung. Pun enggan memerinci siapa saja yang dipanggil.

"Ada beberapa karyawan Sarana Jaya (yang diperiksa). Untuk saat ini, info yang bisa kita sampaikan: Kita kooperatif," ujarnya.

Keren juga mengklaim, taktahu pembelian aset mana yang diusut. Dalihnya, "Kan, itu memang ranahnya kepolisian."

Terpisah, dewan berencana memanggil direksi Sarana Jaya ihwal pemanggilan tersebut. "Kita 'gerah' betul," ucap Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak.

Kendati demikian, dewan takbisa menarik kesimpulan terkait masalah itu. Lantaran baru diusut aparat. "Tapi, ini sangat serius," katanya.

"Korps Bhayangkara" tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah oleh Sarana Jaya pada 2018-2020. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono, masih dalam tahap penyelidikan. 

Hingga kini, kepolisian baru melayangkan surat panggilan kepada beberapa pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) Jakarta itu. Namun, Argo enggan memerinci kasus ini.