Sejahterakan nelayan kecil, KNTI se-Jateng segera gelar muswil

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Jawa Tengah (KNTI Jateng) akan menggelar musyawarah wilayah (muswil) untuk menentukan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) periode 2021-2026. Agenda ini bertujuan memperkuat persatuan sekaligus menyejahterakan nelayan kecil tradisional.

"KNTI di Jawa Tengah sudah terbentang di sepanjang pantura. Sudah waktunya kita perkuat di tataran provinsi mengingat kebijakan-kebijakan di tingkat provinsi ini tak kalah penting untuk nelayan kecil, misalnya soal kuota BBM subsidi, pembangunan pelabuhan perikanan, dan lain sebagainya," ucap Biro Penguatan Anggota KNTI, Hendra Wiguna, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6).

"KNTI di Jateng kemarin melakukan survei, banyak hal yang kita temukan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KNTI di Jawa Tengah ke depannya. Kerja-kerja kolaborasi dengan semua pihak akan kami laksanakan terlebih saat ini Pemerintah Jawa Tengah sedang menggagas Raperda Perlindungan Nelayan, maka KNTI akan secara aktif mengawal raperda tersebut," sambungnya.

Ketua DPD KNTI Kabupaten Pemalang, Suritno, menambahkan, pihaknya kini sedang mengadvokasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Tujuannya, mempercepat proses pembuatannya sehingga nelayan dan para pelaku usaha perikanan bisa segera terdata dan terakui. 

"Kita berharap nelayan kecil segera memiliki kartu KUSUKA. Kita kemarin secara serentak bersama 25 DPD KNTI lainnya melakukan survei nelayan kecil dalam kurun waktu 5 minggu, kurang lebih ada 5.292 nelayan yang tersurvei. KNTI Pemalang sendiri melakukan survei di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulu Jami." tuturnya.

Survei tersebut diapresiasi nelayan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang. Hasilnya, menggambarkan kondisi nelayan Pemalang secara detail, terutama soal akses terhadap BBM bersubsidi, misalnya ada nelayan kecil yang tidak bisa mengaksesnya di SPDN karena terkendala perizinan dan keberadaanya jauh dari lokasi.

Suritno melanjutkan, hasil survei akan dipublikasikan kepada khalayak umum. Harapannya, bantuan pemerintah untuk nelayan dapat tepat sasaran.

"Program-program pemerintah harus langsung diterima oleh nelayan kecil, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah soal perizin nelayan. Harapannya, pemerintah dapat mempermudah soal perizinan ini, salah satunya soal pembuatan PAS yang sampai saat ini terbilang sulit dan jaraknya cukup jauh bagi nelayan Pemalang, di mana untuk pembuatan PAS nelayan Pemalang harus dilakukan di Kota Tegal," tuturnya.

KNTI Pemalang pada 2021 memiliki target program-program organisasi untuk kesejahteraan nelayan kecil setempat. Dicontohkannya dengan program jangka pendek berupa bantuan advokasi BBM bersubsidi, penambahan satu SPDN, penanggulangan pendangkalan sungai, pelatihan wanita nelayan, serta pembantuan dalam pendidikan anak-anak nelayan.

"Program jangka panjang juga dimiliki, seperti mengedukasi hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim dan bantuan advokasi kepada anak pekerja nelayan, khususnya nelayan TKI." tutup Suritno.