sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Sejumlah Anggota DPRD Banten dapat CSR beras 2 ton dari BJB

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengaku, tidak mengetahui bahwa CSR dari BJB.

Khaerul Anwar
Khaerul Anwar Rabu, 20 Mei 2020 12:38 WIB
Sejumlah Anggota DPRD Banten dapat CSR beras 2 ton dari BJB
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 389.712
Dirawat 62.649
Meninggal 13.299
Sembuh 313.764

Sejumlah Fraksi DPRD Banten menerima bantuan corporate social responsibility (CSR) dari Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Berdasar, informasi yang dihimpun setiap anggota dewan mendapatkan bantuan dua ton beras.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, tidak mengetahui bahwa CSR dari BJB. Dia mengakui, informasi yang didapat CSR tersebut bersumber dari forum CSR di Provinsi Banten. Meski demikian, dia mengaku, tidak mengetahui pasti terkait CSR yang diterima anggotanya karena dirinya tidak mendapat tembusan secara resmi.

"Karena sifatnya membantu sebagian kawan-kawan. Ada yang  bersedia menerima dan tidak. Infonya distribusi ke fraksi, nanti ke masyarakat tujuannya seperti itu," kata Andra saat dikonfirmasi, Rabu (20/5).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banten, Suparman Usman mengatakan, pihaknya menolak menerima bantuan beras CSR dari Bank milik Pemprov Jawa Barat tersebut. Berdasar,  informasi ada sejumlah partai lain menolak menerima CSR tersebut. "Kan infonya, per anggota dapat 2 ton. Kalau Golkar mah, nggak nerima," katanya.

Sponsored

Sementara, Koordinator Wilayah II Koordinasi dan Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, semua unsur pemerintahan diperbolehkan menerima bantuan untuk penanganan pandemi Covid-19. Syaratnya, bantuan tak diberikan kepada perorangan. 

"Syaratnya, pertama diberikan kepada lembaga jangan per orang. Gratifikasi begitu, kan, unsurnya kalau diberikan ke orang dan orang itu adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri, misal tadi anggota DPRD. Sudah pasti itu unsur subjek hukumnya terpenuhi. Perorangan, kan," katanya.

Berita Lainnya