logo alinea.id logo alinea.id

Sowan ke Lampung, KPK peringatkan kepala daerah dan pengusaha

Tiga hal jadi perhatian KPK, yakni pengadaan barang dan jasa, pajak alat berat, dan pelanggaran pemanfaatan pesisir serta pulau-pulau kecil.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro Kamis, 08 Agst 2019 08:08 WIB
Sowan ke Lampung, KPK peringatkan kepala daerah dan pengusaha

Ketua Tim Koordinator dan Supervisi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah III, Dian Patria, menyebutkan ada tiga permasalahan krusial yang menjadi perhatian oleh pihaknya di Provinsi Lampung dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

"Tiga hal yang menjadi perhatian kami yakni pengadaan barang dan jasa, pajak alat berat, dan pelanggaran pemanfaatan pesisir serta pulau-pulau kecil," kata Dian Patria di Bandarlampung, Rabu (8/8).

Dia mengatakan, atas perihal tersebut pihaknya hadir di Lampung untuk mencegah dan memberi kepatuhan setiap kepala daerah dan ASN untuk melakukan semua tindakan berdasarkan aturan yang ada, sehingga mereka terhindar hal yang dapat merugikan negara.

"Karena tugas kami adalah tim pencegahan maka pekerjaan kami adalah berkoordinasi dengan pemda-pemda agar mengumpulkan data-data dan apabila tidak sesuai mereka harus perbaiki dan bila masih tidak diindahkan kemudian kami menemukan bukti-bukti yang cukup akan dilemparkan ke bagian penindakan," kata dia.

Dian Patria juga mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pemda setempat untuk menertibkan aset-aset kepunyaan negara dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Semua itu disebabkan banyaknya pelepasan-pelepasan aset daerah yang hilang atau berpindah tangan secara terang-terangan karena tidak diurus.

"Kita sudah MoU dengan BPN untuk membantu agar aset-aset negara baik fisik dan tanahnya dimiliki dan dilegalkan, karena banyak kejadian fisiknya punya pemda namun tanahnya punya orang dan akhirnya terjadi sengketa, kita akan hindarkan ini," kata dia.

Kemudian dia juga menegaskan, bahwa pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban dan memprioritaskan penarikan pajak alat berat dari para pengusaha tanpa beralasan karena itu adalah haknya pemda.

"Pemerintah tidak ada urusan dengan asosiasi. Karena ini menjadi urusan antara pemungut pajak dan wajib pajak. Itu hak Pemprov Lampung untuk menagihnya lewat SKPD, jadi tidak perlu berkoordinasi dulu dengan mereka," ujar Dian Patria.

Sponsored

Dia mengatakan, apabila Pemprov Lampung tidak mampu menagihnya, pihak kejati sudah siap membantu agar para pengusaha ini menunaikan kewajibannya dengan membuat surat kuasa khusus.

Kemudian, Dian juga mencermati perizinan yang dikeluarkan oleh Pemprov terhadap beberapa pulau kecil yang tidak sesuai dengan kegunaannya.

"Maka dari hasil temuan ini kami memberikan peringatan secara persuasif kepada pengusaha tersebut untuk menerapkan fakta integritas yang berlaku," kata dia.

Pihaknya, kata dia, sudah meminta kepada PT. Tegal Mas untuk menghentikan kegiatan reklamasi di pulau tersebut dan juga mengembalikan kawasan pantai di depan Pantai Marita Sari sesuai fungsinya serta tidak melanjutkan aktifitas pengembangan laut selain kegiatan pariwisata sebelum izin mereka dilengkapi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Ini sudah tau ada masalah di perizinannya diloloskan begitu saja, maka kami bersama pihak terkait sudah menyegel pulau tersebut dan harus membereskan izin dulu," kata dia. (Ant)

Riwayat Stasiun Gambir, dahulu jadi tumpuan

Riwayat Stasiun Gambir, dahulu jadi tumpuan

Senin, 14 Okt 2019 21:28 WIB
Denny Siregar: Saya bekerja tanpa komando

Denny Siregar: Saya bekerja tanpa komando

Sabtu, 12 Okt 2019 07:57 WIB