Tiga saran Jokowi untuk penguatan pembangunan infrastruktur negara berkembang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya terhadap peluncuran Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). PGII merupakan side event di sela penyelenggaraan KTT G20 di Bali yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.

Dalam keterangan pers bersama Joe Biden dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di The Apurva Kempinski Bali, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas inisiatif penyelenggaraan side event tersebut.

"Terima kasih, Presiden Biden, atas inisiatif penyelenggaraan side event Partnership for Global Infrastructure and Investment. Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang," kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa (15/11).

Jokowi menyebut, krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia membawa tantangan sendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal.

Adapun menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pertama, ujar Jokowi, adalah dukungan yang diberikan harus berdasarkan kebutuhan riil negara tujuan atau country driven.

"Konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama. Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri," ujarnya.

Dengan demikian, negara berkembang dinilai dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang. Jokowi mencontohkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang saat ini dilakukan Indonesia. Ia meyakini pembangunan IKN dapat menarik investasi hingga USD$20,8 miliar.

"Sebagai contoh, Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota ke Nusantara. Ini akan membuka peluang investasi sebesar 20,8 miliar dolar di berbagai sektor infrastruktur," ucap Jokowi.

Kemudian, poin kedua yakni upaya yang dilakukan untuk pemerataan pembangunan harus didasarkan pada kolaborasi. Jokowi menilai, pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta akan membawa manfaat nyata.

"Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia," ucapnya.

Terakhir, poin ketiga adalah PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui pembangunan hijau dan transisi energi. Sebab, negara berkembang dinilai paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

Jokowi mengatakan, Presidensi G20 Indonesia telah mendorong kerja sama nyata di bidang infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure) dan pendanaan pembangunan. Salah satunya, melalui pengembangan ekosistem industri mobil listrik yang juga digunakan dalam gelaran KTT G20 di Bali.

"Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya, PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20," ucapnya.