sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Tilang elektronik: Bikin kapok pelanggar, cegah polisi nakal

Tilang elektronik bakal diberlakukan secara nasional pada April 2021.

Ayu mumpuni Marselinus Gual
Ayu mumpuni | Marselinus Gual Sabtu, 13 Feb 2021 17:14 WIB
Tilang elektronik: Bikin kapok pelanggar, cegah polisi nakal
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Saverius sempat bingung ketika mendapati nomor wajib pajak sepeda motornya tiba-tiba diblokir pada awal Februari lalu. Seingat pria berusia 32 tahun itu, ia tak pernah telat membayar pajak sepeda motornya. 

Saat mengecek di internet, barulah Saverius paham nomor wajib pajaknya diblokir karena telat membayar denda tilang elektronik. Oleh sang istri, ia juga diberitahu sepeda motornya ditilang karena melewati jalur bus TransJakarta di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat.

"Ternyata ada surat tilang yang dikirim ke rumah. Saya didenda Rp500 ribu. Waktu itu saya buru-buru ke kantor, makanya masuk ke jalur busway," ujar Saverius kepada Alinea.id, Kamis (11/2).

Karena dendanya lumayan besar, Saverius mengaku kapok. Setiap akan keluar rumah menggunakan motor, kini ia lebih telaten memeriksa semua perlengkapan, semisal menyiapkan helm dengan standar nasional Indonesia (SNI) dan memastikan semua lampu menyala.

"Kalau tilang biasa, mungkin kita bisa kucing-kucingan dengan polisi. Tapi, sekarang lebih ketat, ya, dengan tilang elektronik ini. Baik juga sih ini biar kita semua sadar," jelas pegawai swasta di Jakarta ini.

Tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) sebenarnya sudah mulai berlaku sejak Februari 2020. Namun, kini penerapannya semakin intensif seiring masuknya ETLE dalam program utama Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam seratus hari kerja. Tak hanya di DKI, ETLE bakal berlaku secara nasional pada 17 Maret 2021.

"Payung hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (dan Angkutan Jalan)," kata Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigjen Yusuf saat dikonfirmasi Alinea.id, Kamis (13/2).

Jenis-jenis pelanggaran ELTE sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 ialah menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm pada pengendara motor atau sabuk pengaman pada mobil, menerobos traffic light, dan melanggar marka jalan.

Sponsored

Pengendara yang "bermain" ponsel saat mengemudi akan diancam kurungan penjara maksimal 3 bulan atau denda Rp750.000, sedangkan pemotor tidak mengenakan helm diancam hukuman penjara maksimal 1 bulan atau denda Rp250.000. Mereka yang menerobos traffic light dan melanggar marka jalan diancam hukuman penjara maksimal dua bulan atau denda Rp500.000.

Pelanggaran diketahui melalui tangkapan kamera ETLE yang disebar di sejumlah titik di DKI dan kota-kota lainnya. Bukti terkirim langsung ke pusat data di TMC kepolisian daerah (polda). Setelah itu, petugas akan memverifikasi jenis pelanggaran pengendara motor dan mengidentifikasi nomor pelat nomor kendaraan.

Jika jenis pelanggarannya sudah terverifikasi, petugas akan menerbitkan surat konfirmasi ke alamat pengendara motor yang melanggar selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan. Selanjutnya pelanggar diberikan waktu tujuh hari setelah pengiriman surat konfirmasi untuk klarifikasi jika ada kekeliruan dalam proses tilang.

Menurut Yusuf, pada tahap awal, program ELTE nasional akan diluncurkan di enam polda dan empat polres. Enam polda itu ialah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Riau, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemudian empat polres yakni Polres Gresik, Polres Jambi, Polres Batam dan Polres Padang.

Pada tahap kedua di bulan April, ETLE akan berlaku di Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Kalimantan Timur, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Kalimantan Selatan, Polda Bali, Polda Banten, Polda Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Kepulauan Riau.

Menurut Yusuf, kamera ELTE akan dipasang terintegrasi dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), surat izin mengemudi (SIM), dan data electronic registration and identification (ERI). 

Dengan demikian, kendaraan yang tidak berdomisili di wilayah pemberlakuan ELTE pun bisa tetap ditindak. "Sudah bisa ditindak jika kendaraan yang melakukan pelanggaran adalah kendaraan luar kota," imbuh Yusuf. 

Dalam sistem ELTE nasional, para pemilik kendaraan bisa mengecek pelanggaran via aplikasi atau website resmi kepolisian. Pelanggar akan mendapatkan surat bukti penilangan yang harus ditindaklanjuti sesuai sanksi.

Ilustrasi proses tilang manual. /Foto Antara

Saat uji kelayakan dan kepatutan menjadi Kapolri, Listyo Sigit mengatakan penerapan ELTE bertujuan untuk mengurangi interaksi polisi dengan pelanggar lalu lintas. Dengan cara ini, ia berharap praktik-praktik pungli oleh oknum polisi bisa diminimalisasi. 

"Ke depan, saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet, tidak perlu melakukan tilang," ujar Listyo Sigit di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Selain penerapan tilang, hal baru dalam ELTE adalah soal mekanisme sidang. Jika biasanya pelanggar mengikuti sidang untuk mengetahui denda, namun lewat tilang elektronik, pelanggar boleh tidak mengikuti sidang. Denda bisa langsung dapat diketahui secara instan.

"Tilang elektronik yang tentunya mengubah pola, yang biasanya dilaksanakan menggunakan sidang, saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut," jelas Listyo Sigit usai menemui Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin pada Selasa (2/2) sebagaimana dikutip dari situs resmi Korlantas Polri.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengapresiasi program ELTE. Menurut dia, ELTE menjadikan polisi semakin humanis, bersih dari pungutan liar (pungli), dan menjadi agen perubahan bagi masyarakat agar lebih tertib saat berlalu lintas.

"Di luar negeri, ELTE terbukti efektif menjadikan masyarakat tertib berlalu-lintas dan memudahkan kerja-kerja polisi," kata Poengky saat dihubungi Alinea.id, Jumat (12/2).

Menurut Poengky, hingga kini masih banyak warga yang mengeluhkan keberadaan polantas nakal, semisal sengaja menilang dengan tujuan melakukan pungli. Padahal, polisi diharapkan mengedepankan pemeliharaan ketertiban masyarakat. 

"Nah, dengan adanya tilang elektronik akan mencegah tindakan transaksional antara petugas dan pelanggar lalu lintas. Karena yang menangkap pelanggar adalah teknologi melalui kamera CCTV," jelas Poengky.

Kamera pengawas atau 'closed circuit television' (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1). Foto Antara/Aditya Pradana Putra/hp.

Masih punya kekurangan 

Kepada Alinea.id, pakar telematika Roy Suryo mengatakan perlu ada pembenahan administrasi dalam penerapan ELTE. Pasalnya, masih banyak kendaraan yang data kepemilikannya tidak valid sehingga menyulitkan proses tilang. 

Karut marut data terjadi karena proses jual beli kendaraan kerap tidak disertai pengalihan wajib pajak. Pemilik kendaraan yang baru biasanya sengaja tidak mengubah data kepemilikan demi menghindari pajak progresif.

"Kalau tidak ada pajak progresif, ini baik sekali. (Tilang) langsung mengarah kepada orangnya. Nah, gara-gara ada ini (kekeliruan data), yang terima pemberitahuan justru orang atau pemilik kendaraan yang sebelumnya," ujar Roy kepada Alinea.id, Jumat (12/2).

Secara teknis, menurut Roy, penerapan ELTE sudah sangat bagus karena menggunakan kamera dengan resolusi yang tinggi. Hanya saja, tidak semua pelanggaran bisa direkam oleh kamera, semisal kendaraan yang mengangkut barang terlarang atau kendaraan yang telat pajak.

"Lain kalau misalnya tetap ada polisi di jalan. Jadi, tetap ada kombinasi. Petugas ada di lapangan tetap diberi kesempatan untuk menindak, tapi tidak boleh mengeksekusi denda langsung," ujar politikus Partai Demokrat ini.

Infografik Alinea.id/Oky Diaz

Untuk pengemudi, Roy menganjurkan penggunaan dashboard camera (dashcam) pada kendaraan untuk menghindari tilang salah sasaran. Mirip dengan CCTV, dashcam adalah kamera yang didesain khusus untuk mobil untuk merekam kondisi jalanan selama mengemudi. Proses perekaman biasanya otomatis dimulai ketika mesin mobil dinyalakan.

"Seperti di negara-negara maju, dashboard cam ini petunjuk yang sangat kuat dalam sidang sebagai bukti apabila ada orang yang lari, ada orang yang melakukan penyerangan," kata Roy.

Sementara untuk polisi, Roy menganjurkan penggunaan bodycam atau kamera yang dipasang pada tubuh saat menilang secara langsung. Fungsinya untuk merekam bukti-bukti pelanggaran secara live sehingga pengendara yang melanggar aturan tidak bisa mengelak lagi.

"Nah, polisi nanti takut-takut karena pengemudinya ada dashboard cam, sementara polisi sendiri tidak memiliki body cam sebagai pembanding," jelas Roy.

Berita Lainnya