Urus sertifikat tanah rusak akibat banjir bayar Rp50 Ribu

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenakan tarif Rp50 ribu untuk pergantian sertifikat tanah yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Banten. Termasuk yang kehilangan dokumen tersebut.

"Bagi masyarakat yang terkena banjir, kalau sertifikatnya rusak karena banjir, bisa langsung minta surat pergantian ke kantor pertanahan. Bayar Rp50 ribu. Bawa saja sertifikat yang rusak," kata Kepala Kanwil BPN Banten, Andi Tanri Abeng, di Kota Serang, Kamis (16/1).

Jika lenyap, masyarakat mesti membawa surat keterangan hilang dari kepolisian saat ke kantor pertanahan. Petugas BPN selanjutnya mengecek ke lapangan untuk memverifikasi keterangan korban.

"Dia benar hilang, dia benar warga korban banjir, dia benar tinggal di situ, benar sertifikatnya hilang, dan dia disumpah. Enggak ada yang dipersulit," tuturnya.

Pengurusan administrasi pertanahan ini, juga berlaku bagi masyarakat yang tanahnya hilang. Akibat diterjang bah dan longsor.

Sejumlah daerah di Banten dilanda banjir dan longsor, 1 Januari 2020. Salah satunya Kabupaten Lebak. Diduga karena pertambangan dan pembalakan ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, bencana membuat 309 rumah rusak ringan, 1.110 hunian rusak sedang, dan 1.310 tempat tinggal rusak berat. Sedangkan yang terbawa arus 1.649 unit.

Lalu, merusak 890,5 hektare sawah, 7,5 hektare ladang hortikultura, dan 10,3 hektare lahan perikanan. Sedangkan kerusakan infrastruktur mencakup 27 unit jembatan, lima daerah irigasi, satu kantor kecamatan, dan tiga kantor desa.