sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Vaksin gotong royong: Ganggu vaksin nasional, lahirkan kecemburuan sosial

Sejumlah pakar bikin petisi meminta pemerintah membatalkan program vaksinasi mandiri.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 24 Feb 2021 17:00 WIB
Vaksin gotong royong: Ganggu vaksin nasional, lahirkan kecemburuan sosial
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Tampil sebagai pembicara kunci di acara "The Indonesia 2021 Summit: The Future is Now," Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap sinyal keterlibatan kalangan pengusaha dalam program vaksinasi massal bertajuk vaksin gotong royong.

Berbeda dengan program vaksinasi gratis, pengusaha mesti mengeluarkan duit untuk memperoleh vaksin gotong royong. Vaksin tersebut nantinya hanya khusus diperuntukkan bagi pegawai yang perusahaannya terdaftar sebagai peserta program. 

"Untuk (vaksin) gotong royong, kita sedang mengupayakan di bulan Maret ini kita akan mendapatkan 3,5 juta vaksin," ujar Erick dalam gelaran virtual tersebut, Selasa (23/2).

Untuk tahap awal, kebutuhan vaksin untuk program vaksinasi mandiri itu bakal dipenuhi dari jatah 15 juta dosis vaksin dari Sinopharm, pabrikan vaksin asal Tiongkok. Vaksin Sinopharm diperkirakan bakal baru tiba di Indonesia pada kisaran Maret-Juni 2021.  

"Jangan disalahartikan, vaksin gotong royong gratis juga. Tapi, berikan kesempatan ke swasta yang ingin mengadakan dan membagikan ke pekerjanya yang selama ini sudah bekerja dan loyal," kata Erick. 

Program vaksin gotong royong merupakan inisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Menurut Wakil Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani, sudah ada 6.689 perusahaan yang mendaftarkan diri menjadi peserta program vaksinasi mandiri itu. 

"Jadi, memang antusiasnya sangat tinggi. Kita melihat jenis perusahaannya juga bermacam-macam. Ada padat karya, sektor manufaktur, perbankan, transportasi. Segala macam sektor ada," ujar Shinta dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (23/2).

Shinta mengatakan program itu bersifat sukarela dan terbuka bagi semua jenis usaha. Ia menepis program vaksin gotong royong merupakan bentuk komersialisasi vaksin.

Sponsored

"Tujuannya supaya perusahaan itu bisa membiayai karyawannya untuk divaksinasi. Jadi, sekali lagi, ini enggak ada unsur komersialisasi. Jadi, perusahaan ini membantu karyawannya untuk bisa mendapatkan vaksin secara gratis," kata dia.

Menurut Shinta, Kadin masih menunggu aturan teknis yang tengah digodok Kementerian Kesehatan untuk memuluskan program tersebut. Supaya tidak ada penerima vaksin ganda, Kadin bakal menggunakan data valid dari pemerintah. 

"Tapi, yang pasti jenis vaksin (dalam program vaksin gotong royong) tidak akan sama dengan jenis vaksin yang didapatkan oleh masyarakat pada saat ini," jelas Shinta. 

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, Rabu (24/02). /Foto Biro Pers Setpres/Lukas

Isu vaksin mandiri bakal jadi bentuk komersialisasi sebelumnya dicetuskan epidemolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono dan sejumlah pakar. Bersama inisiator LaporCovid19 Irma Handayani dan sosiolog bencana Nanyang Tech University (NTU) Sulfikar Amir, Pandu bahkan menggagas petisi di Change.org meminta program vaksinasi mandiri dibatalkan. 

Dalam petisi tersebut, para penggagas menilai vaksin mandiri 'bertentangan dengan rekomendasi WHO, UNHRC (Dewan HAM PBB) dan kesepakatan global bahwa semua upaya pengendalian pandemi, termasuk vaksinasi harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan vaksin seadil-adilnya.'

"(Program vaksinasi) tidak lagi menjadi suatu yang (bersifat) sosial, tapi niat mencari duit," kata Pandu saat dikonfirmasi Alinea.id, Senin (22/1).

Alih-alih membantu pemerintah dalam mencapai imunitas kawanan (herd immunity), menurut Pandu, komersialisasi vaksin menimbulkan kesan eksklusivitas perusahaan. Jika digulirkan, program tersebut juga bakal kian menegaskan kesenjangan antara si kaya dan si miskin saat pandemi. 

"Dia (perusahaan) kan pengin duluan aja dan seakan-akan ingin berbuat baik dalam tanda petik. Narasinya ingin membantu pemerintah dan sebagainya. Menurut saya, kalau dia mau bantu, bantu program vaksinasi untuk rakyat," jelas Pandu.

Menurut Pandu, program vaksin gotong royong juga potensial mengganggu kelancaran program vaksinasi gratis yang digelar pemerintah. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan vaksin gotong royong bakal menggerus kuota vaksin bersubsidi lantaran perusahaan tidak bisa membeli langsung ke produsen. 

"Ya, iyalah (mengacaukan). Kan enggak mungkin mereka beli langsung. Enggak punya kemampuan. Jangan sombong, mentang-mentang punya duit, mereka bisa beli langsung. Ya, beli aja langsung, nanti dapat vaksin palsu," kata dia.

Koordinator Public Management Officer (PMO) Komunikasi Publik KPC-PEN Arya Sinulinga tak sepakat program vaksin gotong royong diwacanakan sebagai komersialisasi. Menurut dia, vaksin yang dibeli perusahaan tidak lagi dijual kepada pegawai. 

"Ini kan tidak diperjualbelikan. Jadi, enggak akan ada (komersialisasi). Semua nanti harus ketat betul bahwa tidak ada yang namanya diperjualbelikan," kata Arya. 

Dikutip dari laman resmi Satgas Covid-19, saat ini sudah ada 1.269.905 warga yang telah disuntik vaksin Sinovac. Mayoritas penerima vaksin ialah tenaga kesehatan dan warga lanjut usia. Sejak pekan lalu, pemerintah juga mulai menggelar proses vaksinasi terhadap petugas layanan publik. 

Sebagaimana vaksin bersubsidi, vaksin mandiri juga bakal disediakan oleh PT Biofarma dan perusahaan swasta yang ditunjuk pemerintah. Arya mengatakan, pemerintah ikut turun tangan "mengurusi" kuota bagi program vaksin gotong royong lantaran terbatasnya akses terhadap vaksin. 

"Walaupun kita (perusahaan) punya niatan, tapi kalau belum dapat vaksinnya kan berat juga. Di dunia ini, (semua negara) lagi bertempur  untuk merebut vaksin ini," kata Arya.

Petugas mendata identitas calon penerima vaksin gelombang pertama di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (4/2). /Foto Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Timbulkan kecemburuan sosial 

Meskipun diberikan gratis untuk pegawai perusahaan, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, program vaksin gotong royong potensial menimbulkan kecemburuan sosial. 

"Ada perbincangan begini, 'Wah, kamu bekerja di PT A sudah dapat vaksin. Saya sebagai pedagang warteg tidak divaksin. Ini bagaimana?' Nah, kalau ini narasi yang besar di medsos," ujar Rusli dalam diskusi virtual, Selasa (23/2). 

Supaya tidak menimbulkan persoalan di masa depan, Rusli mengusulkan agar dana membeli vaksin mandiri dipotek dari duit pajak yang dibayarkan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan tidak bisa lagi mencari-cari alasan untuk membebankan biaya vaksinasi kepada pegawai.

"Ini semakin membesarkan arti gotong royong itu sendiri. Jangan sampai pembiayaan vaksin ini akan dibebankan pada pengusaha. Ditakutkan juga pengusaha akan membebankannya ke biaya produksi atau pemotongan upah karyawan sehingga tahun depan tidak ada kenaikan gaji," kata dia. 

Terlepas dari segala polemik yang menyertainya, Rusli mengatakan, inisiatif perusahaan untuk membantu pemerintah mempercepat proses vaksinasi patut diapresiasi. 

"Ketika ada usaha mengeksplorasi cakupan vaksin di seluruh Indonesia, maka usaha mempercepat pemulihan ekonomi akan semakin terlihat," imbuh Rusli. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan program vaksin gotong royong tidak akan mengganggu program vaksinasi nasional. Apalagi, kuota dan jenis vaksin untuk program tersebut diatur sepenuhnya oleh pemerintah.  
 
"Ini untuk mempercepat proses vaksinasi, memperluas cakupannya, dan juga meringankan anggaran pemerintah kan. Kalau banyak (perusahaan) yang ikut kan, lumayan meringankan (pemerintah)," ujar Hariyadi kepada Alinea.id, Senin (22/2).

Selain meloloskan program vaksin mandiri, Hariyadi berharap pemerintah memberikan banyak opsi lokasi penerimaan vaksin sehingga tidak menyulitkan masyarakat. Menurut dia, hal itu bisa mengakselerasi proses vaksinasi. 

"Supaya masyarakat yang memang mampu dan mereka ingin cepat mendapatkan vaksinasi itu juga dibuka, gitu lho, kesempatannya,"  ujar Hariyadi. 

 

Berita Lainnya