Wacana pemindahan ibu kota dan cita-cita pemerataan ekonomi

Rencana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat, setelah digelar rapat terbatas “Tindak lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota” di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). Sebelumnya, dalam pemerintahan Joko Widodo pernah muncul wacana tersebut pada 2017.

Rencana ini memancing berbagai respons publik. Setyo A. Putro, seorang pekerja media di Jakarta mengatakan, tak masalah bila ibu kota pindah. Jakarta, kata dia, sudah terlalu padat.

“Mungkin ada baiknya ibu kota pemerintahan dipindah, tapi pusat bisnis tetap di Jakarta,” kata Setyo kepada Alinea.id, Selasa (30/4).

Hanya, kata dia, yang perlu dipertimbangkan, apakah pemindahan ibu kota memang lebih mendesak daripada isu pemerataan. Setyo mengatakan, seharusnya pemerintah mulai berpikir bagaimana caranya orang dari daerah tidak perlu ke ibu kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

“Semisal itu enggak dipikirin, mau dipindah ke Kalimantan sekalipun, pasti di sana bakal jadi kayak Jakarta lagi,” ujarnya.

Sedangkan seorang warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Muhammad Iqbal tak setuju bila ibu kota dipindah ke kotanya. “Karena harga tanah akan semakin mahal, dan akan ada kemacetan,” ujar Iqbal saat dihubungi, Selasa (30/4).

Bagaimana nasib Jakarta?

Sebenarnya, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat baru bukan cerita anyar. Pada masa Sukarno, Palangkaraya sebagai ibu kota sudah didengungkan.

Pada masa Orde Baru, timbul wacana menjadikan Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota. Di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dibentuk tim khusus untuk mengkaji pemindahan ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam rapat kabinet terbatas yang membahas fase awal ide soal rencana tempat baru bagi ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Ia mengatakan, dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo melihat tantangan utama Indonesia sekarang adalah adanya ketimpangan distribusi kesejahteraan dan penduduk.

“Jawa amat padat, sementara daerah-daerah lain penduduknya sedikit. Strategi besarnya itu,” kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Anies, yang akan dipindah hanya administrasi pemerintahan di kantor-kantor kementerian. Ia melanjutkan, kegiatan perekonomian, perdagangan, dan perbankan tidak mengalami akan pindah dari Jakarta.

“Jadi bukan memindahkan kegiatan perekonomiannya. Perekonomian dan lain-lain tetap di Jakarta. Pak presiden menggarisbawahi ini baru fase pembahasan. Belum sampai fase keputusan,” tutur Anies.

Anies menuturkan, alasan utama pemindahan ibu kota adalah pemerataan penduduk dan perekonomian.