Warga DKI diminta tak bandingkan program normalisasi dan naturalisasi sungai

Pemprov DKI Jakarta meminta semua pihak tak membandingkan program normalisasi milik pemerintah pusat atau naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Anies Baswesan dalam mengendalikan banjir di ibu kota.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, keduanya memiliki tujuan dan maksud yang baik dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya banjir di ibu kota. 

"Tidak perlu dibanding-bandingkan," kata Riza, Selasa (20/10) di Jakarta. 

Apalagi kedua program tersebut dapat diterapkan pemerintah untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Pemprov DKI akan memastikan mana yang masuk program normalisasi dan mana progam naturalisasi agar tidak tumpang tindih. 

Untuk itu, Riza berharap agar  program yang telah digagas dalam penanganan banjir ini tidak lagi diributkan.

Ada beberapa sungai/kali yang juga dapat dimanfaatkan untuk penampung volume debit air di ibu kota. Yakni, Kali Angke, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Cakung, Kali Ciliwung, Kali Cipinang. Kemudian Kali Grogol, Kali Jati Kramat, Kali Krukut, Kali Mookervaart, Kali Pesanggrahan, Kali Sekretaris, dan Kali Sunter.

"Masih ada 13 sungai kenapa harus ribut. Tugas kita bersama untuk penanggulangan banjir," tutupnya.