Menjaga transparansi duit rakyat untuk kampanye kandidat

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) resmi meluncurkan platform donasi bertajuk gotongroyongrakyat.id di Gedung High End, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/11). Platform itu dilucurkan sebagai inisiatif untuk melibatkan publik dalam mendanai kampanye Ganjar-Mahfud. 

"Lewat galang dana ini, rakyat bergotong royong memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Saat ini, kami juga tengah berinovasi dengan kampanye-kampanye kreatif, mengusung politik yang suka ria,” kata Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid saat meresmikan gotongroyongrakyat.id. 

Publik perseorangan, kata Arsjad, bisa menyumbang untuk dana kampanye minimal Rp10.000 dan maksimal Rp2,5 miliar. Saat ini, TPN juga sedang membangun fitur baru di situs gotongroyongrakyat.id supaya korporasi bisa berdonasi dengan nilai maksimal Rp25 miliar. 

Arsjad mengungkapkan TPN Ganjar-Mahfud berencana menggalang dana rakyat dalam dua skema. Pertama, melalui platform digital gotongroyongrakyat.id. Kedua, melalui penjualan merchandise resmi Ganjar-Mahfud.

“Donasi dari rakyat digunakan untuk mendukung proses demokrasi yang bersih, yang melibatkan masyarakat luas. Itu sebabnya, kami menamai gerakan ini sebagai gotong royong rakyat,” kata Arsjad. 

Bendahara TPN Ganjar-Mahfud, Orias Petrus Moedak mengatakan situs gotongroyongrakyat.id didesain dengan berbagai fitur khusus supaya sesuai dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu.

Salah satunya ialah fitur penyertaan data donatur guna menjamin transparansi dana kampanye. "Saat ini, TPN juga sedang melengkapi dengan metode pembayaran kartu kredit,” ucap Orias kepada Alinea.id.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengapresasi inovasi penggalangan dana kampanye yang dilakoni TPN Ganjar-Mahfud. Ia berharap semua kubu  mendorong transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. 

"Saya berharap bahwa platform sebagai upaya inovasi dan kreasi paslon Ganjar Mahfud itu not just for political branding, tetapi harus secara serius membangun koneksitas antara kandidat dan pemilih," ucap Neni kepada Alinea.id, Rabu (28/11).

Neni mengingatkan agar TPN Ganjar-Mahfud tak sembarangan menerima donasi. Identitas penyumbang dan besaran dana sumbangan tak boleh disembunyikan. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan duit haram mengalir ke dana kampanye paslon. 

"Publik harus dapat melakukan audit secara tidak langsung dan melakukan penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas dana kandidat. Ini juga dapat membantu KPU untuk mempublikasikan siapa nama penyumbang, berapa jumlah sumbangannya, dan dipergunakan untuk apa," ucap Neni.

Neni berkaca pada Pemilu 2019. Ketika itu, menurut Neni, ada penyumbang dana kampanye salah satu paslon yang mencantumkan nama "Hamba Allah". Ia khawatir para donatur dengan identitas sumir seperti itu kembali muncul sebagai pendonor kampanye para kandidat di Pilpres 2024. 

"Ini bukan lembaga amil zakat yang harus ditutup nama penyumbangnya. Dana kampanye ini perlu dibuka agar masyarakat mengetahui pendanaannya dari mana sehingg tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat," ucap Neni.

Alinea.id sudah menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim dari kubu paslon Anies-Muhaimin (AMIN) dan politikus PAN Viva Yoga Mauladi dari TKN Prabowo-Gibran untuk menanyakan program dalang dana masing-masing kubu. Keduanya tidak merespons permintaan wawancara Alinea.id. 

Dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (29/11), Co-Kapten Timnas AMIN, Sudirman Said sempat menyebut mayoritas dana kampanye untuk pasangan AMIN berasal dari sumbangan masyarakat dan relawan. 

Menurut dia, jumlah sumbangan simpatisan dan relawan bahkan jauh lebih besar ketimbang sumbangan politik yang langsung masuk ke kas pasangan AMIN. 

"Relawan (bikin acara) kumpul-kumpul, mereka bayar sendiri. Pakai kaos, bikin sendiri. Lihat atributnya, enggak ada yang sama kan? Kami melihat ini perjuangan rakyat. Semacam gerilya, gitu," kata mantan Menteri ESDM itu.