Indef: Kartu Prakerja bikin pengangguran malas cari kerja

Wacana memberikan tunjangan pengangguran (unemployment benefit) melalui Kartu Prakerja perlu dikaji ulang. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengatakan, subsidi tersebut diinilai belum tepat dilaksanakan di Indonesia. 

"Saat ini belum tepat dilaksanakan karena nanti konsekuensi anggarannya sangat besar dan coverage-nya seperti apa juga belum jelas. Keadaan Indonesia secara perekonomian formal dan informal sangat berbeda. Dikhawatirkan unemployment bisa jadi malas dengan adanya Kartu Prakerja ini," kata Fadhil di Jakarta, Rabu (14/3).

Menurut Fadhil, tunjangan pengangguran memang diterapkan di beberapa negara maju yang memiliki kapasitas anggaran memadai semisal negara-negara di Skandinavia dan Australia. Di negara-negara itu, warga negara yang sedang mencari kerja atau kehilangan pekerjaan diberikan tunjangan.

Namun, beberapa negara yang memberikan tunjangan pengangguran sudah merevisi model subsidi ini. Alasannya, lanjut Fadhil, kehadiran subsidi untuk pengangguran membuat orang jadi malas mencari pekerjaan meskipun lapangan kerja terbuka.

"Jadi, saya kira perlu dipertimbangkan apakah program ini dapat dilaksanakan. Selain karena Kartu Prakerja ini juga belum jelas konsepnya,” katanya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sempat membantah Kartu Prakerja bakal membebani APBN sebagaimana tudingan yang kerap dilontarkan kubu Prabowo-Sandi. Ia juga menegaskan Kartu Prakerja bukan dikeluarkan untuk menggaji pengangguran. 

"Siapa bilang Kartu Prakerja ini diberikan kepada pengangguran. Bukan untuk memberi gaji kepada yang menganggur, bukan itu," ujar Jokowi usai menghadiri Festival Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).

Jokowi berkilah kartu itu akan dikeluarkan untuk mendukung anak-anak Indonesia supaya lebih mudah memasuki dunia kerja. "Dengan memegang kartu ini, para lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, hingga akademi yang ingin masuk ke dunia kerja akan dilatih terlebih dahulu," ujar Jokowi.

Dalam survei angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dipaparkan Indef, tercatat jumlah angkatan kerja per Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta. Dari jumlah itu, sebesar 94,66% atau 124,01 juta adalah pekerja. Sementara sisanya 5,34% atau 7 juta adalah penganggur.

Dari survei itu juga diketahui jumlah penganggur yang telah melakukan pelatihan atau sertifikasi sebanyak 1,18 juta atau sebesar 16,79%. Sebanyak 83,21% atau 5,82 juta penganggur tidak melakukan sertifikasi atau pelatihan. 

"Yang ikut pelatihan satu juta tetapi tetap menganggur juga. Kalau lihat data itu, mewacanakan Kartu Prakerja menjadi persoalan. Jangan sampai sudah dilatih, kerjaan enggak ada dan masih megang kartu jadi membebani APBN," ujar ekonom Indef Eko Listiyanto.