Jaring calon komisioner, Pansel KPU DKI Jakarta pastikan dengar suara publik

Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan akan melibatkan partisipasi publik dalam menjaring calon komisioner. Selain itu, memastikan prosesnya berlangsung transparan sesuai ketentuan berlaku.

"Selama tahap seleksi yang dilalui oleh bakal calon, nantinya kita akan tetap mendengarkan suara publik dalam hal seleksi serta melakukan tracking untuk setiap bakal calon. Hal ini dilakukqn untuk menyelaraskan kerja kerja KPU dengan masyarakat," tutur Ketua Pansel KPU DKI, Yusuf Wibisono, dalam keterangannya, Rabu (8/3).

Sebagai informasi, pendaftaran calon anggota KPU DKI Jakarta 2023-2028 resmi dibuka sejak 6 Maret 2023 hingga 12 hari ke depan. Ini sesuai Keputusan KPU Nomor 126 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk 118 Kabupaten/Kota pada 15 Provinsi.

Ada beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi para pendaftar. Misalnya, beretika bagus, berintegritas, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal S-1, dan tidak terikat perkawinan dengan penyelenggaraan pemilu.

Pansel menargetkan sedikitnya terjadi 20 kandidat per KPU kabupaten/kota. Namun, tidak ada pembatasan secara resmi.

"Kita, kan, tidak mungkin membatasi karena itu, kan, hak warga negara, kan? Tapi, mudah-mudahan juga tidak terlalu banyak karena kalau terlalu banyak, takutnya, ya, antusiasmenya terlalu tinggi," tuturnya.

"Cuma waktunya, kan, mendesak untuk penelitian administrasi. Jadi, kita berharap yang terbaiklah asalkan minimal itu terpenuhi saja per kabupaten/kota 20 orang," imbuhnya.

Ucup, sapaannya, melanjutkan, integritas bakal menjadi atensi utama pansel dalam melakukan seleksi. Ini dilakukan guna mewujudkan pemilu yang berkualitas.

"Integritas, dalam banyak referensi, dikatakan sebagai mutu, sifat, atau keadan yang menjadi kesatuan yang utuh sehingga potensi dan kemampuan mampu memancarkan kewibawaan dan kejujuran," kata dosen Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini.